Adnan Buyung: Kasus Vincent Adalah Tragedi Hukum Indonesia

Reporter

Editor

Senin, 22 September 2008 20:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai bahwa apa yang terjadi terhadap Vincentius Amin Sutanto, saksi kasus pengelapan pajak Asian Agri merupakan tragedi. "Secara pribadi saya menilai kasus Vincent ini tragedi hukum di negara kita," ujar Buyung usai menerima Koalisi Anti Peradilan Korup di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Senin (22/09).

Pada April lalu Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Vincentius Amin Sutanto, mantan financial controller PT Asian Agri. Majelis kasasi menilai Vincent terbukti membobol rekening perusahaan tempatnya bekerja itu di Bank Fortis Singapura, sekaligus melakukan pencucian uang. Dan dia harus mendekam di penjara selama 11 tahun. Tak cukup dengan jerat pencucian uang, beberapa minggu lalu Vincent kembali disidik polisi dan akan segera disidangkan dalam kasus pembuatan paspor palsu di Kalimantan Barat. Padalah di luar semua itu Vincent adalah saksi kunci atau whistle blower untuk kasus penggelapan pajak Asian Agri.

"Saya heran kenapa upaya Vincent yang nyata-nyata telah berjasa membongkar kejahatan pajak yang dilakukan oleh Sukanto Tanoto itu kok malah tidak diteruskan, " ujar Buyung. "Tapi terbalik, dia yang sebenarnya harus dianggap sebagai wistle blover malah disidangkan perkaranya dan dihukum 11 tahun".

Menurut Buyung dia telah mengajak lembaga perlindungan saksi dan korban untuk menangani masalah ini. Namun terhambat oleh kondisi lembaga yang memang belum terdukung dengan penuh. "Banyak kendala. karena mereka belum punya kantor, dana operasional sekjen dan lain-lain, jadi ya bagaimana," ujar Buyung.

Karena itulah Buyung meminta agar masalah ini bisa diselesaikan secara bersama oleh semua lembaga penegak hukum dengan saling membantu.

Dalam kasus ini Buyung juga memperingatkan agar polisi tidak punya kebijakan sendiri. "Kalau ada kebijakan negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya harus dilaksanakan oleh polisi dan jaksa sekalipun," ujar Buyung.

Titis Setianingtyas

Berita terkait

Razia 62 Mobil Mewah di Mal, Potensi Pajak Rp 275,38 Juta

22 Desember 2019

Razia 62 Mobil Mewah di Mal, Potensi Pajak Rp 275,38 Juta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menemukan 62 kendaraan yang mayoritas mobil mewah penunggak pajak dalam razia di mal, hari ini.

Baca Selengkapnya

Razia Mobil Mewah di Pacific Place, BMW X6 Tunggak Pajak Rp 34,4 Juta

22 Desember 2019

Razia Mobil Mewah di Pacific Place, BMW X6 Tunggak Pajak Rp 34,4 Juta

Badan pajak DKI menemukan empat mobil mewah penunggak pajak terparkir di basement mal Pacific Place Jakarta, hari ini.

Baca Selengkapnya

DKI Kejar Rp 6 Triliun Tunggakan Pajak Hingga Akhir Tahun

17 Desember 2019

DKI Kejar Rp 6 Triliun Tunggakan Pajak Hingga Akhir Tahun

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan masih mengejar Rp 6 triliun potensi pajak tahun ini.

Baca Selengkapnya

5,1 Juta Kendaraan di Jakarta Belum Bayar Pajak

11 Desember 2019

5,1 Juta Kendaraan di Jakarta Belum Bayar Pajak

Menjelang akhir tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tengah gencar menggenjot pemasukan dari sektor pajak.

Baca Selengkapnya

Takut Terpublikasi, Pemilik Mobil Mewah di Jakpus Bayar Tunggakan

9 Desember 2019

Takut Terpublikasi, Pemilik Mobil Mewah di Jakpus Bayar Tunggakan

Razia mobil mewah door to door Badan Pajak DKI dan KPK diklaim efektif untuk meningkatkan pembayaran pajak hingga Rp 10 miliar setiap hari.

Baca Selengkapnya

Stiker Tunggakan Pajak, Baywalk Mall Pluit: Sekarang Sudah Lunas

7 Desember 2019

Stiker Tunggakan Pajak, Baywalk Mall Pluit: Sekarang Sudah Lunas

Baywalk Mall Pluit disebut belum membayar PBBk tahun ini senilai Rp 5,4 miliar saat didatangi petugas BPRD DKI dan KPK tiga hari sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Target Penerimaan Kurang Rp 4 T, DKI Gencar Tagih Penunggak Pajak

5 Desember 2019

Target Penerimaan Kurang Rp 4 T, DKI Gencar Tagih Penunggak Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta gencar menagih berbagai tunggakan pajak guna mengejar target penerimaan hingga akhir 2019.

Baca Selengkapnya

Sanksi Hapus Regident Kendaraan Untuk Penunggak Pajak, Berikut Penjelasan Polisi

18 September 2019

Sanksi Hapus Regident Kendaraan Untuk Penunggak Pajak, Berikut Penjelasan Polisi

Polda Metro Jaya berlakukan penghapusan regident kendaraan bermotor milik penunggak pajak untuk membantu Pemprov DKI menagih pajak.

Baca Selengkapnya

Tunggakan Pajak Kendaraan DKI Rp 2,4 Triliun, Polda Turun Tangan

18 September 2019

Tunggakan Pajak Kendaraan DKI Rp 2,4 Triliun, Polda Turun Tangan

Ditlantas Polda Metro Jaya bakal membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Nunggak Pajak, Bornga Restoran Korea Disegel di Gading Serpong

1 Agustus 2019

Nunggak Pajak, Bornga Restoran Korea Disegel di Gading Serpong

Bornga, sebuah restoran Korea disegel Bapenda Kabupaten Tangerang karena menunggak pajak.

Baca Selengkapnya