TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, akan meminta Presiden Megawati Soekarnoputri membatalkan pengangkatan Hendra Nurtjahjo sebagai hakim ad hoc HAM. Bagir, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Jumat (18/1), mengatakan ia mengakui ada kesalahan administrasi sehingga Hendra ia bisa lolos meskipun tidak memenuhi syarat umur. Hendra, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terpilih sebagai salah satu hakim ad hoc HAM meskipun baru 33 tahun. Padahal, sesuai ketentuan pasal 29 UU nomor 26 tahun 2000, usia minimal hakim ad hoc adalah 45 tahun. Bagir mengatakan ia akan meminta Presiden membatalkan pengangkatan Hendra. “Sekarang kita tentu harus segera mencari pengganti karena kita sudah tetapkan 12, dan tidak bisa lain, karena kita sudah tetapkan empat majelis,” tambah dia. Bagir mengatakan mekanisme pencalonan tersebut sebenarnya telah melalui prosedur yang benar, dengan meminta secara resmi ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi, secara apriori pihaknya beranggapan bahwa orang-orang yang diajukan telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. “Sehingga kita hanya berorientasi pada kualifikasi materinya,” tambah dia. Meskipun masih harus menunggu jawaban Presiden, Bagir mengatakan ia sudah pasti tidak akan dipakai. “Seandainya persidangan pengadilan Ad Hoc itu mulai berjalan, maka saya tidak membolehkan dia ikut menyidangkan perkara,” tuturnya. Bagir juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Hendra karena, meskipun tidak memenuhi syarat, tetap mengikuti proses, termasuk dalam pelatihan. “Dia sudah tahu, seharusnya dia mengundurkan diri saja,” kata dia. Tapi ia enggan berkomentar mengenai pihak UI, yang merekomendasikan Hendra. “Ah itu urusan orang lain, jangan tanya Mahkamah Agung,” kilahnya sambil tersenyum. (Ira Kartika Mb-Tempo News Room)