Pemerintah Kabupaten Sleman Minta Rp 4,8 Miliar untuk Mobil Dinas
Rabu, 3 September 2008 16:04 WIB
TEMPO Interaktif, Sleman: Pemerintah Kabupaten Sleman meminta anggaran sebesar Rp 4,8 miliar untuk pengadaan mobil dinas bagi para pejabat esselon II dan III. Dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dengan tegas menolaknya.
Permintaan anggaran ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam sidang paripurna DPRD Sleman dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sleman, Rabu (3/9), di Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta. Dalam sidang ini, Bupati Sleman Ibnu Subiyanto berhalangan hadir dan diwakili Wakil Bupati Sleman Sri Purnomo.
"Pengadaan mobil dinas perlu karena mobil dinas yang lain sudah tua," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman, Samsidi.
Menurut Samsidi, jumlah mobil dinas yang diusulkan sebanyak 26 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 87 buah. Khusus untuk pengadaan kendaraan roda dua, pihak eksekutif mengajukan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar. Masih menurut Samsidi, besaran anggaran ini sudah lebih dari cukup. Sebab, biaya tersebut juga dipergunakan untuk perawatan dan operasional mobil dinas.
Meanggapi permintaan anggaran ini, sikap fraksi-fraksi tidak bulat. Fraksi Golkar (FPG), Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), misalnya, meminta agar pembahasan tersebut ditunda saja. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) meminta agar hal tersebut dikaji ulang. Adapun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) meminta agar permintaan pengadaan mobil dinas itu disertai dengan data survei. Namun untuk pengadaan kendaraan roda dua, Fraksi ini setuju karena dapat menambah pemasukan daerah melalui pajak.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dengan tegas menolak pengadaan anggaran mobil dinas tersebut. Fraksi ini tidak setuju jika pengadaan mobil dinas untuk para pejabat dilingkungan pemerintah daerah serta instansi vertikal itu dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perubahan APBD 2008.
"Lebih baik dialokasikan untuk pendidikan siswa tak mampu," kata juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hadi Suprapto.
Kalaupun para pejabat memerlukan transportasi, kata Hadi, lebih baik pemerintah daerah menfasilitasinya dengan kepemilikan mobil pribadi melalui sistem kredit ringan.
Pito Agustin Rudiana
Permintaan anggaran ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam sidang paripurna DPRD Sleman dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sleman, Rabu (3/9), di Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta. Dalam sidang ini, Bupati Sleman Ibnu Subiyanto berhalangan hadir dan diwakili Wakil Bupati Sleman Sri Purnomo.
"Pengadaan mobil dinas perlu karena mobil dinas yang lain sudah tua," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman, Samsidi.
Menurut Samsidi, jumlah mobil dinas yang diusulkan sebanyak 26 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 87 buah. Khusus untuk pengadaan kendaraan roda dua, pihak eksekutif mengajukan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar. Masih menurut Samsidi, besaran anggaran ini sudah lebih dari cukup. Sebab, biaya tersebut juga dipergunakan untuk perawatan dan operasional mobil dinas.
Meanggapi permintaan anggaran ini, sikap fraksi-fraksi tidak bulat. Fraksi Golkar (FPG), Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), misalnya, meminta agar pembahasan tersebut ditunda saja. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) meminta agar hal tersebut dikaji ulang. Adapun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) meminta agar permintaan pengadaan mobil dinas itu disertai dengan data survei. Namun untuk pengadaan kendaraan roda dua, Fraksi ini setuju karena dapat menambah pemasukan daerah melalui pajak.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dengan tegas menolak pengadaan anggaran mobil dinas tersebut. Fraksi ini tidak setuju jika pengadaan mobil dinas untuk para pejabat dilingkungan pemerintah daerah serta instansi vertikal itu dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perubahan APBD 2008.
"Lebih baik dialokasikan untuk pendidikan siswa tak mampu," kata juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hadi Suprapto.
Kalaupun para pejabat memerlukan transportasi, kata Hadi, lebih baik pemerintah daerah menfasilitasinya dengan kepemilikan mobil pribadi melalui sistem kredit ringan.
Pito Agustin Rudiana
