Sejak Awal Penampungan Pasar Turi Janggal

Reporter

Editor

Selasa, 2 September 2008 17:37 WIB

TEMPO Interaktif , Surabaya: Proses pembangunan ribuan kios tempat penampungan sementara pedagang Pasar Turi pasca-kebakaran menampakkan kejanggalan sejak awal. Hal itu terungkap dari pengakuan Tri Siswanto, bekas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya saat diperiksa penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa Timur, Selasa (2/9).

"Tri menarik diri dari tim anggaran karena tidak sepakat dengan cara pencairan anggaran pembangunan tempat penampungan sementara," kata Kepala Satuan Pidana Korupsi Polda Jatim Ajun Komisaris Besar I Nyoman Komin seusai pemeriksaan.

Dalam keterangannya, Tri mengatakan bahwa setelah Pasar Turi terbakar pada 26 Juli dan 9 September 2007, Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengadakan rapat membahas anggaran pembangunan penampungan sementara. Selain dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota, rapat tersebut juga diikuti oleh unsur Badan Pengawasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Turi dan Dinas Tata Kota.

Akhirnya rapat menyetujui anggaran pembangunan diambilkan dari dana tak terduga. "Diputuskan nominalnya Rp 14 miliar untuk membangun 2.400 kios," ujar Nyoman. Namun ternyata anggaran itu masih kurang sehingga perlu tambahan lagi. Untuk menutupi kekurangan itu tim memutuskan meminta tambahan biaya ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Namun Tri tidak sepakat dengan cara pencairan anggaran dengan alasan tidak disertai harga satuan bahan yang hendak dipakai. Sejak saat itu Tri menarik diri dari tim karena mencium adanya kejanggalan. "Detail Engineering Design nya ada, tapi tidak menjelaskan banyak hal," kata Tri seperti dikutip Nyoman. "Meski Tri mundur, proses penganggaran jalan terus," imbuh Nyoman.

Selain Tri, penyidik juga memeriksa Andika, Direktur Teknik PT Sucofindo. Pemeriksaan Andika berkaitan dengan laporan perkembangan pembangunan tempat penampungan antara penilai internal dengan pimpinan proyek PT Pembangunan Perumahan dan PT Nindya Karya. Tempo|Kukuh Wibowo

Berita terkait

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.

Baca Selengkapnya

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya