TEMPO Interaktif, Cilegon:Ribuan buruh kontrak (outsourcing) dari sejumlah perusahaan pemasok di PT Krakatau Steel Group mengancam akan berunjuk rasa ke Kantor Kementerian Negara BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta untuk menolak rencana privatisasi Krakatau Steel.Sejumlah perwakilan serikat pekerja perusahaan pemasok tenaga kerja di Krakatau Steel Group telah menggelar pertemuan khusus membahas rencana aksi ini di Cilegon. "Besok (Rabu) kita gelar apel akbar di lapangan Helly Pad Cilegon. Setelah itu kami menuju Jakarta," kata Fakih Usman, koordinator aksi yang juga Wakil Ketua Kadin Cilegon, hari ini.Fakih menegaskan, dalam aksi ini pihaknya akan menurunkan sekitar 10.000 massa yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat Kota Cilegon. "Tidak hanya pekerja, masyarakat juga ikut," kata dia.Menurutnya, di kalangan pekerja PT Krakatau Steel Group kini muncul kekhawatiran jika pemerintah melakukan privatisasi terhadap perusahaan baja terbesar di Indonesia itu, maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja. "Kami khawatirkan akan berdampak terhadap pengurangan karyawan," ujarnya.Untuk itu, kata Fakih, selain penolakan privatisasi, buruh juga menolak adanya pengurangan karyawan tersebut. Dalam apel akbar besok, pihaknya akan mengundang Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat, Ketua DPRD Cilegon Fatullah Syam'un serta Direktur Utama berserta Komisaris PT Krakatau Steel. "Kita akan meminta rekomendasi dari Pemkot dan DPRD Cilegon untuk turut menolak."Mabsuti Ibnu Marhas
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.