Pembayaran Tanah Blok Cepu Dijaga Ketat

Reporter

Editor

Jumat, 4 April 2008 16:46 WIB

TEMPO Interaktif, Bojonegoro:Proses pembayaran ganti rugi tanah untuk sumur minyak Alas Tuwo Barat ke pihak Mobil Cepu Limited, anak perusahaan ExxonMobil Oil, mendapat penjagaan ketat di Kantor Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (4/4) siang.Proses pembayaran sempat diwarnai ketegangan salah seorang pemilik tanah dengan aparat Desa Sendangharjo, akibat perselisihan luas lahan. Salah seorang ahli waris pemilik tanah, Yamisih, yang diwakili Pujiono, menantunya, komplain soal lahan mertuanya yang salah ukur sehingga ada selisih 425 meter persegi dari luas total 3.144 meter persegi.Kejengkelan kian meruyak ketika pria ini tidak boleh masuk ke ruang serbaguna tempat pencairan. "Saya dilarang masuk karena tidak membawa undangan dari MCL," tegasnya saat berada di Kantor Kecamatan Ngasem, Jumat (4/4) siang.Pujiono juga protes kenapa tanah mertuanya dibeli dengan harga Rp 22.000 per meter dan bukannya dengan harga Rp 50.000 per meter sesuai kesepakatan dengan pihak ExxonMobil Oil.Camat Ngasem, Bambang Waluyo, mengatakan jika ada komplain soal luas tanah, bisa langsung mendatangi ke Kantor BPN Bojonegoro. Pada prinsipnya, lanjut Bambang, soal perbedaan luas tanah itu patokannya tidak menggunakan Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) atau dengan surat C yang ada di kantor desa. "Tidak bisa dijadikan patokan," tegasnya.Dia mengatakan pembebasan lahan itu dari 23 pemilik lahan sekitar 48 petak atau sekitar 8,2 hektare. Dari jumlah itu, pemilik lahan semuanya sudah teken surat pernyataan. "Artinya, jika ada komplain ya silahkan ke BPN," tandas Bambang.Dedy Afidick, Manager Land Tim Mobil Cepu Limited, mengaku bisa saja ada resistensi kesalahan pengukuran tanah. Tetapi, pihaknya tetap menggunakan institusi resmi, yaitu BPN. Tetapi, dia tidak menutup kemungkinan akan ada pengukurana ulang, jika memang ada selisih tanah yang luas, misalnya ada kesalahan seluas 425 meter persegi. "Itu bisa saja terjadi. Makanya kalau bukti kuat, ya ada usulan diulang," tegasnya.Seperti diketahui proses pembebasan lahan di Blok Cepu, tepatnya di sumur minyak Alas Tuwo Barat, memunculkan masalah. Sejumlah korban pembebasan lahan melaporkan kasus ini ke Polres Bojonegoro dan Polwil Bojonegoro pada 18 Maret lalu. Laporan itu di antaranya menyangkut percaloan tanah dalam proses pembebasan lahan. "Sudah kita laporkan. Intinya kita minta perlindungan polisi," tegas Munawar Cholil, salah satu warga Desa Ngasem.Sujatmiko

Berita terkait

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

20 jam lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

1 hari lalu

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

Bila anggaran mencukupi, Pemkot Depok akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak banjir menggunakan anggaran belanja tambahan (ABT).

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

8 hari lalu

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya

AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

9 hari lalu

AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

40 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

48 hari lalu

Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN

Baca Selengkapnya

Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

27 Februari 2024

Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.

Baca Selengkapnya

LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.

Baca Selengkapnya