TEMPO Interaktif, Padang:Sebanyak 16 unit alat berat PT Salaki Summa Sejahtera mendarat di Siberut Barat, Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, untuk memulai operasional perdana Hak Penguasaan Hutan (HPH) seluas 49.440 hektare.Ketua Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) Siberut Utara, Mugi Misno, mengatakan alat-alat berat tersebut sudah diturunkan 3 Maret lalu dari Kapal Motor Ayu di pantai Dusun Tiniti, Desa Sigapokna, Siberut Barat. “Sekarang alat-alat tersebut masih diparkir di Km 5 Desa Sigapokna, mereka akan membangun base camp dulu,” kata Misno hari ini.Menurut Misno, di lapangan PT Salaki menggandeng koperasi lokal, Koperasi Purimanuaijat, dan berencana menggarap hutan ulayat 6 suku di Desa Sigapokna yang sudah menyerahkan lahan.“Namun masih ada masalah, karena sebagian suku menyerahkan lahannya melalui koperasi lain. Kedua koperasi ini masih belum sepakat, selain itu masih banyak lahan suku di areal HPH itu yang belum diserahkan ke perusahaan,” katanya.Sementara, 7 suku lainnya di Dusun Pokkai yang memiliki lahan di Sigapokna mengadu belum pernah menyerahkan lahan. “Saya menyarankan mereka menunggu, kalau lahan mereka dibabat baru protes,” katanya.Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleakek, mengaku sudah lama mengetahui rencana PT Salaki akan beroperasi di Siberut, tapi ia belum mengetahui alat tersebut sudah sampai dan akan beroperasi.“HPH sesuai aturan pemerintah, kita tidak bisa bertindak apa-apa, karena secara aturan di sana sesuai hukum, sebab lahannya di hutan produksi,” katanya.Meski begitu, kata Kortanius, sebenarnya Siberut tidak layak untuk dijadikan areal HPH karena risiko rusaknya hutan konservasi dan terjadinya konflik di masyarakat sangat tinggi.“Lahan PT Salaki berbatasan dengan Taman Nasional Siberut itu tidak akan bisa terawasi. Selama ini operasional HPH juga selalu menimbulkan konflik di masyarakat Siberut dan selain itu ekonomi masyarakat tidak pernah terangkat dengan kehadiran HPH,” ujarnya.Ketua Walhi Sumatera Barat, Khalid Syaifullah, menyayangkan sikap pemerintah yang terus memaksakan operasional PT Salaki, meski ditentang banyak pihak, termasuk LSM lingkungan.“Dengan berperasinya HPH Koperasi Andalas Madani saja, bencana banjir, sungai yang kering waktu kemarau, dankesulitan air bersih dialami warga di Siberut. Jika PT Salaki beroperasi, pemerintah akan mengeluarkan ongkosyang lebih besar untuk menanggulangi bencana akibat habisnya hutan di sana,” ujarnya.Febrianti