TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah segera menyiapkan program sosialisasi penyaluran dana kompensasi untuk masyarakat miskin. Targetnya, akhir Februari sudah ada programnya, ungkap Deputi I Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Soejono, di Jakarta, Jumat (17/1). Dijelaskan, program tersebut akan dilaksanakan oleh departemen-departemen yang terkait dengan penyaluran dana. Dalam program tersebut, pemerintah akan meminta gubernur dan bupati membentuk tim pemantau dan pengaduan. Selain itu, perguruan tinggi di daerah juga akan dilibatkan untuk membantu pemantauan penyaluran dana. Menurut dia, dana kompensasi untuk tahun 2003 harus disosialisasikan dengan cepat, bahkan hingga pada para petugas di lapangan. Kelemahan tahun lalu akan diperbaiki, tegasnya. Di tempat terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Irwan Prayitno, menyambut baik upaya perbaikan itu. DDari segi konsep bagus, tapi pelaksanaannya sulit dikontrol, ujar dia. Dijelaskan, dana kompensasi yang dikucurkan pada tahun 2001 ternyata banyak mengalami kebocoran. Untuk itu, dia meminta pemerintah memperbaiki pola dan bentuk penyalurannya. Laporan pemerintah ke DPR bagus semua. Tapi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjukkan penyaluran tidak tepat sasaran dan tak transparan, katanya. Menurut Irwan, pelaksanaan penyaluran dana itu bermasalah karena kurangnya sosialisasi. Berbagai persoalan pun muncul karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai dana itu. Di sisi lain, taraf pendidikan masyarakat miskin tergolong rendah dan transportasi untuk menuju tempat pendistribusian sulit dijangkau. Sulit disosialisasikan karena pola dan programnya berubah-ubah, ujar Irwan. Ia berharap, program sosialisasi untuk tahun ini permanen dan tetap sasaran. Sementara, mengenai pihak yang bertugas menyosialisasikan tidak usah terlalu banyak. Misalnya, setiap departemen memiliki satu orang penanggung jawab.Jangan seperti waktu lalu, yang terdiri 3-4 orang, ungkapnya. (Hilman Hilmansyah-Tempo News Room)