TEMPO Interaktif, Jambi: Sekitar 300 petani di Jambi mendesak DPRD dan Gubernur Jambi mencabur izin usaha PT Wira Karya Sakti karena dinilai menyerobot tanah warga. Petani berasal dari lima kabupaten yang memprotes keberadaan perusahaan yang berdiri pada 2003 tersebut. "Masyarakat sudah sangat menderita," kata Fiet Haryadi, koordinator petani saat mendatangi kantor Dewan dan Gubenur Jambi pada Senin (4/1). Tak seorang pun dari anggota Dewan yang menemui mereka. Petani hanya ditemui oleh Hasan Kasim, Asisten IIPemerintah Provinsi Jambi saat mendatangi kantor gubernur. Hasan menyatakan pihaknya akan membentuk tim investigasi yang telah ditunjuk oleh Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. PT Wira Karya Sakti mendapat izin usaha perkebunan dengan jenis tanaman akasia. Lahan yang mereka gunakan sejak 2003 seluas 293.812 hektar. Kekesalan warga pada perusahaan ini sempat memicu konflik pada Desember lalu. Sebanyak 11 unit alat berat, satu mobil dan beberapa base came milik perusahaan ini dibakar warga. Menanggapi desakan ini, juru bicara PT Wira Karya Sakti, Akien mengatakan pihaknya akan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. "Apalagi sekarang sudah difasilitasi oelh pemerintah," kata Akien. SYAIPUL BAKHORI
Berita terkait
Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear
6 jam lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.
Baca SelengkapnyaWali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan
17 jam lalu
Bila anggaran mencukupi, Pemkot Depok akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak banjir menggunakan anggaran belanja tambahan (ABT).
Baca SelengkapnyaBertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur
8 hari lalu
AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN
8 hari lalu
Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN
40 hari lalu
Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaKebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun
47 hari lalu
Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN
Baca SelengkapnyaTol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan
27 Februari 2024
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.
Baca SelengkapnyaLMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya
24 Januari 2024
LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaCerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar
10 Januari 2024
Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaKemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024
6 Januari 2024
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.
Baca Selengkapnya
