TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri Mardiyanto akan mengikuti ketetapan yang telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Saya hanya memonitor, itu merupakan domain KPU," kata Mardiyanto seusai melantik penjabat tiga daerah pemekaran di Kantor Depdagri, Jumat (23/11).Ia menanggapi keputusan KPU yang menetapkan pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo menjadi calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang meraih 181.889 suara. Pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba yang hanya mendapat dukungan 179.020 suara. Menurut Mardiyanto, pemerintah tidak akan mengintervensi karena pilkada adalah domain KPUD kabupaten/kota, KPUD Provinsi dan KPU. Adanya dua pihak yang tarik suara dengan perolehan yang berdempetan, kata dia, adalah wajar. "Kita hormati dan sesuaikan dengan mekanismenya," Pakar hukum UI Andi M Asrun menilai langkah penetapan yang dilakukan KPU adalah melanggar UU Penyelenggaran Pemilu. "Karena penetapan pemenang pilkada Maluku Utara sudah dilakukan KPUD Provinsi Maluku Utara, sehingga KPU tidak bisa menganulir hasil KPUD," katanya. Pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pilkada ketetapan KPU, kata Mardiyanto, bisa menempuh jalur hukum. "Sesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku," tegasnya. Eko Ari Wibowo