TEMPO Interaktif, Medan:Ratusan masyarakat Sumatera Utara mendeklarasikan penolakan terhadap ujian nasional tahun 2008 di Lapangan Merdeka, Medan. Deklarasi ini dihadiri siswa, guru, guru besar, anggota DPRD Sumatera Utara dan Anggota DPD RI asal Sumatera Utara. Aksi ini juga membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 100 meter.Mereka yang hadir, di antaranya Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak, Guru Besar Universitas Negeri Medan, Timbas Tarigan, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Parlindungan Purba, anggota DPD RI asal Sumatera Utara.Dalam deklarasi yang dibacakan Bungaran, masyarakat Sumatera Utara menolak penyelenggaraan ujian nasional karena bertentangan dengan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta UU Otonomi Daerah.Ujian nasional juga dinilai pemaksaan pemerintah pusat terhadap daerah karena sebagian daerah belum memperoleh pembinaan dan fasilitas pendidikan yang layak, adil dan seimbang dari pemerintah. "Kami berkesimpulan pemerintah telah mengabaikan dampak buruk kecurangan pelaksanaan ujian nasional yang merusak mental siswa," ucap Bungaran di Lapangan Merdeka, Kamis sore.Timban Tarigan mengatakan saat ini penilaian siswa dalam ujian nasioanl hanya pada pemerintah saja, padahal dalam UU Sisdiknas ada dua komponen lainnya yang berhak. "Lembaga pendidikan dan pendidik diabaikan," ucap Timban Tarigan. Timban mengatakan sebenarnya guru yang paling tahu kualitas siswa dari awal hingga akhir. "Banyak guru yang mengeluh karena siswa yang pintar tidak lulus," ucapnya.Timban mengatakan apabila penolakan ini tidak mendapatkan perhatian pemerintah, Sumatera Utara siap melaksanakan sistem otonomi pendidikan sendiri. "Bila Gubernur, DPRD dan tokoh pendidikan Sumatera Utara semua sepakat," ucapnya.Dalam deklarasi ini, ratusan masyarakat membubuhkan tanda tangan penolakan penyelengaraan ujian nasional 2008 di atas kain putih sepanjang 100 meter. Masing-masing tokoh masyarakat, anggota DPRD dan DPD yang hadir juga membubuhkan tanda tangan pernyataan sikap yang akan dibawa anggota DPD ke Jakarta.Hambali Batubara