TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pertahanan tengah menyiapkan sebuah jalan tengah untuk menjembatani kontroversi seputar pasal 19 Rancangan Undang-undang (RUU) TNI yang selama ini dikenal dengan nama pasal kudeta. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pertahanan Strategis Dephan Mayjen Sudrajat, kepada pers, di sela-sela diskusi yang diadakan Korps Alumni HMI, Rabu (23/4) sore. Selama ini memang ada perbedaan persepsi antara TNI dengan masyarakat sipil dalam menanggapi pasal ini, kata Sudrajat. Ia menjelaskan, ketika merumuskan pasal yang memberi kewenangan pada Panglima TNI yang dalam situasi mendesak mengambil langkah apapun demi mengamankan kedaulatan negara, Markas Besar TNI di Cilangkap sama sekali tidak berpikir soal kudeta. Yang kami pikirkan hanya bagaimana menjaga keutuhan negara, ujarnya. Sudrajat menjelaskan selama ini, TNI mengalami pengalaman traumatik karena seringkali memperoleh masalah hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai alat negara. Kami membutuhkan payung hukum, katanya seraya menunjuk kasus diadilinya sejumlah perwira TNI di Pengadilan Adhoc HAM dalam perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Karena itulah, katanya lagi, RUU TNI ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan soal batas tugas dan wewenang militer ketika melakukan operasinya. Namun, Sudrajat mengaku bisa memahami kekhawatiran sebagian masyarakat yang menilai rumusan pasal 19 tersebut bisa digunakan sebagai alat kudeta. Wajar, bahasa militer yang menurut kami sudah jelas, ternyata dipahami berbeda oleh masyarakat sipil, katanya. Jalan tengah yang tengah digodog Dephan, kata Sudrajat, adalah mendefinisikan aturan pelibatan atau rule of engagement untuk pasukan TNI dalam berbagai situasi, misalnya kondisi aman, chaos sampai perang. Nanti aturan itu yang jadi panduan bagi komandan pasukan TNI di lapangan jika menemukan situasi yang mendesak, katanya. Sudrajat mencontohkan jika kapal laut TNI AL menemukan kapal asing maka ada tahapan tindakan yang dilakukan sebelum melepaskan tembakan mematikan. Aturan seperti itulah yang akan kami detailkan dan mintakan payung hukum, ujarnya. Dengan demikian, dalam situasi mendesak, maka komandan TNI di lapangan atau Panglima TNI bisa langsung mengambil tindakan berdasarkan aturan pelibatan yang sudah disahkan sesuai UU. Yang harus ditegaskan, TNI adalah alat saja dan akan selalu mematuhi apapun keputusan politik pemerintah, kata Sudrajat. Sementara itu, Guru Besar Universitas Gajah Mada Yahya Muhaimin dalam kesempatan yang sama menegaskan, pasal 19 sebenarnya tidak akan jadi persoalan selama ada kejelasan siapa yang berhak menentukan definisi keadaan mendesak. Sebaiknya Dewan Keamanan Nasional yang diketuai Presiden, yang memiliki kewenangan itu, katanya. Muhaimin juga meminta TNI membuka pintu lebih lebar bagi kalangan sipil untuk berdiskusi tentang masalah pertahanan. Jadi, bisa muncul kesamaan persepsi. Jangan sampai ada anggapan masalah pertahanan hanya bisa dibicarakan orang TNI, kata Muhaimin. (Wahyu Dhyatmika Tempo News Room)