TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dinilai terlalu lamban menangani kerusakan hutan. Seharusnya, kata anggota Komisi Kehutanan DPR Ganjar Pranowo, kondisi hutan di Riau sudah dinyatakan dalam keadaan darurat. Setelah itu, menurut dia, pemerintah harus membuat langkah-langkah terobosan dengan membuat regulasi melalui Peraturan Presiden Penganti Perundang-undang. "Apakah pemerintah berani menyatakan kondisi hutan sudah genting," kata Ganjar Pranowo, salah satu anggota Komisi Kehutanan DPR.Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menghargai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membuat tim pembalakan liar di Riau. Namun, menurut dia, pembentukan tim seperti ini sudah biasa. "Harusnya, pemerintah membuat langkah-langkah yang jauh lebih efektif seperti inisiatif regulasi," tuturnya.Dalam kunjungan kerja DPR ke Riau 30 Oktober mendatang, DPR akan meminta keterangan kepada pemerintah daerah, kepolisian, dinas-dinas Departemen, maupun pemegang HPH dan HPI. Rencananya, kunjungan itu akan diikuti oleh sekitar 10 orang anggota Komisi selama 7 hingga 10 hari.Kunjungan itu merupakan salah satu kegiatan DPR semasa reses. Selain Riau, Komisi itu juga akan melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara dan Bali.Aqida Swamurti
Berita terkait
KLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong
39 hari lalu
Sebanyak 767 meter kubik kayu ilegal dilindungi merupakan jenis ulin, meranti, bengkirai, dan rimba campuran. Datang dari Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPolda Aceh Tangkap 2 Pemuda dan Satu Truk Angkut 10 Log Kayu Ilegal
15 Agustus 2023
Ditreskrimsus Polda Aceh menangkap 2 pemuda yang terbukti mengangkut kayu ilegal di Desa Jeung Leubat, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya.
Baca SelengkapnyaHutan Indonesia Makin Rusak, Ini Sanksi Pidana untuk Pelaku Penebangan Liar
21 Desember 2022
Pelaku penebangan liar diancam sanksi pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.
Baca SelengkapnyaBakamla Sebut Potensi Kerugian Negara Rp 4 Triliun Bisa Diselamatkan Tahun Ini
22 Desember 2021
Badan Keamanan Laut atau Bakamla menyebut potensi kerugian negara yang berhasil mereka selamatkan sepanjang tahun ini mencapai Rp 4 triliun.
Baca SelengkapnyaAtasi Illegal Logging, Kerja Sama RI - UE Ini Diklaim Bisa Ditiru
28 Februari 2020
Inisiatif kerja sama ini dapat menjadi model yang efektif bagi negara lain dalam upaya memerangi illegal logging secara global.
Baca SelengkapnyaKementerian Sita 17 Kontainer Kayu Ilegal di Surabaya
16 November 2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menduga kayu ilegal berasal dari Maluku.
Baca SelengkapnyaIllegal Logging di Nunukan Digagalkan, Pelaku Diancam Denda 2,5 M
14 Juli 2019
Tiga aktor intelektual illegal logging yang ditangkap berinisial N asal Nunukan, Y asal Balikpapan, dan RH asal Nunukan, di Kabupaten Nunukan.
Baca SelengkapnyaCerita Bupati Azwar Anas Soal Pemicu Banjir Bandang di Banyuwangi
23 Juni 2018
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan penyebab banjir bandang yang terjadi di wilayahnya bukan akibat illegal logging.
Baca SelengkapnyaAparat Polda Kalteng Sita 1400 Log Kayu Hasil Pembalakan Liar
28 Agustus 2017
Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kalteng menangkap 1.400 kayu gelondongan tanpa izin hasil pembalakan liar diduga akan dikirim ke luar daerah.
Baca SelengkapnyaPembalakan Liar, 2 Tersangka Disergap di Sungai Mahakam
24 Mei 2017
Polisi mengatakan pelaku pembalakan liar ini menarik kayu menggunakan perahu di Sungai Mahakam.
Baca Selengkapnya
