TEMPO Interaktif, Batam:Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta tanggung jawab pemerintah pusat terkait ditolaknya 613 pulau dari 2.408 pulau yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dimasukkan dalam wilayah Republik Indonesia.Sekretaris Pemerintah Kepulauan Riau, Eddy Wijaya, mengatakan ke-613 pulau yang diajukan ke PBB itu sudah diberi nama. “Hanya itu tugas kami,” kata Eddy Wijaya menjawab Tempo sebelum acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Asrama Haji, Batam, Kamis (6/9/2007).Eddy mengatakan Pemerintah Kepulauan Riau menunggu hasil akhir soal pulau ini. Tapi pihaknya tetap akan memanfaatkan pulau yang berpotensi berkaitan dengan penerapan zona ekonomi bebas di Batam, Bintan dan Karimun. “Enggak masalah (dimanfaatkan), memang sudah masuk wilayah kita kok,” katanya.Rumbadi Dalle
Berita terkait
Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa
7 Juli 2023
Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.
Baca SelengkapnyaSengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan
23 Juli 2018
Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.
Baca SelengkapnyaJepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa
11 Juni 2018
Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.
Baca SelengkapnyaDua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara
8 Mei 2018
Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.
Baca SelengkapnyaSidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan
8 Mei 2018
PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.
Baca SelengkapnyaSengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati
8 Mei 2018
Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.
Baca SelengkapnyaDiultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan
8 Mei 2018
Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.
Baca SelengkapnyaTemuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri
9 April 2018
Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.
Baca SelengkapnyaSengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB
9 April 2018
Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur
9 April 2018
Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.
Baca Selengkapnya
