TEMPO Interaktif, Solo:Ketua Persatuan Guru Sejahtera Indonesia (PGSI) Jawa Tengah Budiarjo mengatakan guru swasta merasa ada perlakuan diskriminatif dalam pelaksanaan sertifikasi guru karena kebijakan dinas pendidikan yang hanya memprioritaskan guru pegawai negeri sipil. Menurut dia ketentuan kuota 25 persen untuk guru swasta dan 75 persen banyak yang tidak dipenuhi. "Padahal dalam Undang-Undang Guru, profesi guru tidak membedakan guru swasta atau PNS (pegawai negeri sipil)," kata dia, Kamis (6//9).Budiarjo menilai sertifikasi guru di daerah bukan dipandang sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan undang-undang dalam kerangka peningkatan kualitas pendidik dengan menempatkannya sebagai sebuah profesi. Namun sertifikasi guru justru dianggap sebagai sebuah penghargaan atas senioritas guru. Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri Bambang Eko Sarwono membantah bila ada ketentuan yang mengatur soal jatah kuota 25 persen bagi gurus swasta dalam sertifikasi. Menurut dia, pemilihan guru yang diajukan untuk mengikuti sertifikasi tersebut berdasarkan pertimbangan kemampuan memenuhi persyaratan terutama seleksi portofolio. "Guru senior memang diprioritaskan karena ada ketentuan menyangkut persyaratan minimal masa kerja dan jam mengajar," kata Bambang.Imron Rosyid