TEMPO Interaktif, Cianjur:Menyusul keterlambatan pembayaran bantuan stimulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 600 guru honorer Madrasah Diniyah oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, Komisi IV DPRD setempat, mulai membahas Peraturan Bupatitentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah di Kabupaten Cianjur. Jika bantuan stimulan itu belum diatur di dalamnya, tidak menutup kemungkinan tersebut harus segera direvisi. Sekretaris Komisi IV DPRD, Dudi Aryadikara menyatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan terhadap Peraturan Bupati tersebut. Beberapa pejabat pemerintah kabupaten pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan seputar pasal-pasal yang mengatur pendidikan diniyah. "Kita masih menelaah isi peraturan tersebut, termasuk pasal-pasal yang mengatur kesejahteraan guru honorer madrasah diniyah," kata Dudi saat ditemui usai rapat tertutup di Ruang Komisi IV, Selasa (28/8). Menurut Dudi, pihaknya sedang mempelajari pasal-pasal pokok yang mengatur penggunaan dana bantuan stimulan dari provinsi. Jika dalam aturan tersebut dana stimulan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, untuk memudahkan menutup keterlambatan, bisa saja peraturan ini direvisi sesuai dengan peruntukannya saat ini. Keterlambatan pencairan anggaran sebesar Rp 360 juta bantuan dari provinsi, Dudi menambahkan, bisa dijadikan dasar kuat agar Peraturan Bupati direvisi. "Kita perlutahu, apakah dana itu memang harus masuk APBD terlebih dahulu atau bisa langsung dibagikan sesuai dengan peruntukannya," ujar Dudi, menegaskan.Dudi menyayangkan keterlambatan pembayaran dana bantuan stimulan tersebut. Menurut Dudi, jika bantuan tersebut harus terlebih dahulu masuk APBD, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi sejak awal. "Setidaknya, jikapemerintah melakukan sejak awal, tidak akan terjadi keterlambatan pencairan," cetusnya.Keterlambatan pembayaran dana bantuan stimulan dari provinsi oleh pemerintah setempat, sempat dipertanyakan ratusan guru honorer Madrasah Diniyah yang tergabung dalam Paguyuban Guru Honorer dan Kelompok Kerja Madrasah Diniyah. Mereka mengaku mendapat informasi dana bantuan tersebut telah dicairkan pada bulan Desember tahun 2006 silam. Hal tersebut diperkuat dengan bukti kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Bupati Cianjur, Tjetjep MuchtarSoleh.Namun, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Maskana Sumitra, ngotot menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena dana bantuan stimulan tersebut belum dimasukkan ke dalam APBD. "Dana bantuan tersebut pasti cair setelah masuk ke dalam APBD Perubahan," katanya.Para guru honorer meminta kejelasan waktu pencairan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Kalau perlu, menurut mereka, pihaknya akan meminta bantuan Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan.Deden Abdul Aziz