Rumah Sakit Diduga Menggelembungkan Harga Obat

Reporter

Editor

Senin, 13 Agustus 2007 15:56 WIB

TEMPO Interaktif, Ponorogo:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menduga telah terjadi praktik penggelembungan harga obat yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Hardjono, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dugaan ini muncul setelah sejumlah pasien mengeluh karena harga obat di rumah sakit itu lebih mahal daripada harga di pasaran."Saya pegang bukti resep yang dikeluarkan rumah sakit. Setelah saya cek dipasaran harganya lebih murah," kata anggota komisi D DPRD Sutiyas Hadi Riyanto, Senin (13/8). Ia mengatakan harga infus dirumah sakit seharusnya lebih murah dibandingkan dengan apotek swasta. Sutiyas mengatakan resep tersebut didapatkan dari laporan warga pemilik asuransi kesehatan miskin (askeskin). "Bahkan seharusnya mereka tidak ditarik biaya untuk membayar infus," ujarnya. Sutiyas menduga, praktik markup harga obat ini telah lama dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dewan akan meminta Bupati Ponorogo untuk menindak tegas penggelembungan harga obat yang dilakukan rumah sakit. Direktur RSUD Dr. Hardjono, Ponorogo, Yuni Suryadi membantah dugaan yang dilontarkan anggota dewan tadi. "Semuanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya. Namun jika memang ada praktik penggelembungan harga obat, dia mengatakan itu dilakukan tanpa sepengetahuannya. Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo, Titik Mukartini saat dikonfirmasi tidak bersedia memberikan penjelasan berkaitan dengan temuan ini. DINI MAWUNTYAS

Berita terkait

Tunggakan Iuran Rp 3,4 T, BPJS Ancam Beri Sanksi Peserta

24 Mei 2017

Tunggakan Iuran Rp 3,4 T, BPJS Ancam Beri Sanksi Peserta

BPJS Kesehatan akan memperketat sanksi administrasi dan denda peserta yang menunggak pembayaran iuran.

Baca Selengkapnya

Obamacare Hampir Dicabut, Donald Trump Kegirangan  

5 Mei 2017

Obamacare Hampir Dicabut, Donald Trump Kegirangan  

Donald Trump tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah undang-undang jaminan kesehatan baru lolos di Kongres dan hampir menggantikan Obamacare.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bekasi Tanggung Biaya Pengobatan Anak tanpa Anus  

9 Maret 2017

Pemerintah Bekasi Tanggung Biaya Pengobatan Anak tanpa Anus  

Ramadan memiliki lubang pembuangan buatan yang berada di bawah perut.

Baca Selengkapnya

Dekrit Pertama Presiden Donald Trump: Mencabut Obamacare

21 Januari 2017

Dekrit Pertama Presiden Donald Trump: Mencabut Obamacare

Juru bicara Gedung Putih menyebut dekrit baru yang diteken Donald Trump ini, "akan meringankan beban yang ditanggung oleh Obamacare."

Baca Selengkapnya

Heboh, Aksi Sanders Bawa Poster Besar Berisi Cuitan Trump

5 Januari 2017

Heboh, Aksi Sanders Bawa Poster Besar Berisi Cuitan Trump

Bernie membawa poster superbesar dalam rapat senat yang berisi kicauan Trump soal janji tak akan potong dana kesehatan.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Bekasi Tunggak Utang Rp 18 M ke Rumah Sakit Swasta  

4 September 2016

Kabupaten Bekasi Tunggak Utang Rp 18 M ke Rumah Sakit Swasta  

Rumah sakit swasta menjadi andalan karena rumah sakit milik pemerintah cuma satu di Cibitung.

Baca Selengkapnya

Ribuan Pemulung di Bantargebang Akan Ditanggung BPJS Gratis  

5 Agustus 2016

Ribuan Pemulung di Bantargebang Akan Ditanggung BPJS Gratis  

Pemerintah DKI akan memfasilitasi 6.000 pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, untuk mendapatkan premi gratis BPJS.

Baca Selengkapnya

Ahok Minta Kado Ultah: Haram Puskesmas Minta Uang Muka  

29 Juni 2016

Ahok Minta Kado Ultah: Haram Puskesmas Minta Uang Muka  

Pada ulang tahun ke-50, Ahok meminta program jaminan kesehatan bisa diterapkan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bandung Luncurkan Website Berobat Gratis Warga Miskin  

14 Juni 2016

Bandung Luncurkan Website Berobat Gratis Warga Miskin  

Ridwan Kamil meluncurkan website donasi kesehatan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Minta Dokter di Bandung Rajin Kunjungi Pasien  

18 Mei 2016

Ridwan Kamil Minta Dokter di Bandung Rajin Kunjungi Pasien  

Ridwan Kamil mengeluh rumah sakit di Bandung tak cukup menampung warga miskin.

Baca Selengkapnya