TEMPO Interaktif, Mataram:Menjelang Hari Raya Idul Kurban, Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, melakukan proteksi terhadap hewan ternak. Langkah ini diambil karena adanya wabah antraks di Dusun Lare'u, Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, yang menewaskan sembilan orang dan tujuh orang lainnya masih sakit. Proteksi hewan ternak keluar masuk, terutama dari Kecamatan Donggo, terus ditingkatkan. Selain itu, Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Bima juga memberi suntikan antibiotik terhadap sedikitnya 200 ternak di Desa Doridungga, pusat ditemukan bakteri antraks (Basillius antraksis), 4 Januari lalu. Bahkan, pemerintah daerah juga memasang papan nama bertuliskan Bahaya Antraks di Kecamatan Donggo. Papan nama itu dipasang di perbatasan antara Kecamatan Donggo dengan Kecamatan Bolo, Bima. Menurut Kepala Dinas Peternakan Bima, Indra Jaya, menjelang Idul Kurban yang jatuh pada Rabu (13/2) mendatang, pihaknya sudah melakukan antisipasi. Misalnya, meminta warga lapor ke pos kesehatan hewan terdekat untuk memeriksa hewan ternaknya jika akan disembelih, termasuk minta masyarakat memeriksakan daging hewannya ke pos terdekat. Untuk konsultasi ini, tidak dipungut bayaran alias gratis. "Kita intensif turun ke lapangan pascakasus antraks ini," kata Indra di Mataram, Kamis (16/1) siang. Menurut Indra, untuk menanggulangi kasus antraks ini pihaknya sudah menyediakan sedikitnya 50 ribu vaksin antraks yang akan disebarkan ke beberapa daerah di Bima. Namun, kata dia, jumlah vaksinnya terbatas jika melihat populasi hewan ternak di Bima. Menurut data Dinas Peternakan, ada sekitar 200 ribu hewan ternak, mulai sapi, kerbau, kambing, dan kuda. Menanggapi suara dari luar bahwa daging ternak di Bima diisolasi karena kadar antraksnya, Indra tidak setuju pendapat itu. Alasannya, jumlah populasi yang terjangkit antraks hanya sekian persen. "Siapa bilang itu, itu namanya menyamaratakan semua. Jangan dong seperti itu," ujar Indra yang datang ke Mataram dengan misi meluruskan informasi soal kasus antraks di daerahnya. Kasus antraks di Bima memang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Gubernur Nusa Tenggara Barat Harun Al Rasyid dalam pidatonya di rapat paripurna DPRD, meminta agar pejabat yang datang ke Bima hati-hati jika makan daging, baik daging kambing ataupun sapi. "Lebih baik daging ikan saja," ujarnya, Rabu (15/1) siang. Kendati setengah berkelakar, pernyataan gubernur ini mendapat tanggapan serius dari pemerintah setempat. (N. Arif Miko-Tempo News Room)