TEMPO Interaktif, Mataram:Dinas Transmigrasi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan protes terkait belum adanya warga Lombok memperoleh kesempatan ditempatkan di Pulau Sumatera. Selama ini transmigran NTB hanya ditempatkan di Kalimantan Barat hingga Irian.Peluang penempatan di Sumatera, baru tahap penandatanganan kerja sama antarkabupaten di Bangka Belitung. Oleh karena itu, Bangka Belitung bakal menjadi daerah pertama di Sumatera untuk penempatan transmigran asal Lombok.Kepala Dinas Transmigrasi NTB, Lalu Dea Burhanuddin, membantah transmigran Lombok tidak berlaku baik di luar daerah. "Transmigran asal NTB memiliki nilai plus karena bersosialisasi, agamanya kuat dan bahkan menjadi pionir di tempat barunya," katanya. Mereka, katanya, sudah ada yang menjadi kepala desa, pegawai negeri sipil dan dosen pengajar di perguruan tinggi.Sementara Kepala Sub Dinas Pengarahan Dinas Transmigrasi NTB Bambang Suhardjito mengaku pihaknya telah melakukan protes kepada pemerintah pusat karena sebelumnya tidak memperoleh peluang penempatan di daerah barat Indonesia tersebut. Dalih penolakan terhadap warga Lombok ke Sumatera adalah tidak realistis dengan memperhitungkan mahalnya biaya karena jaraknya jauh.Keinginan bisa memperoleh penempatan di daratan Sumatera mengingat perbedaan kesuburan lahannya sehingga lebih memberikan keberhasilan produksi dan kemudahan transportasi yang dapat menjamin kelancaran pemasarannya.Selama tahun 2007 ini, Lombok, NTB, memperoleh alokasi program perpindahan dan penempatan 240 kepala keluarga transmigran asal empat kota dan kabupaten se-Lombok ke sembilan lokasi/unit penempatan transmigrasi di Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku.Selama ini, NTB yang luasnya 20.000 kilometer persegi mengalami kepadatan karena penduduknya mencapai 4 juta lebih, nyaris lebih banyak dari penduduk Kalimantan Timur yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. NTB juga lebih sempit dibanding Kabupaten Merauke di Irian Jaya.Supriyantho Khafid
Menteri Desa Terima Kunjungan Wakil Bupati Merauke
11 Juni 2021
Menteri Desa Terima Kunjungan Wakil Bupati Merauke
Wakil Bupati H Riduwan meminta perhatian Mendes Halim Iskandar untuk revitalisasi kawasan Transmigrasi di Kabupaten Merauke seperti di Muting dan Salor.
Menteri Desa: Tidak Ada Lagi Kawasan Transmigrasi Baru
27 Mei 2021
Menteri Desa: Tidak Ada Lagi Kawasan Transmigrasi Baru
Revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, dan pengembangan sosial budaya.