TEMPO Interaktif, Jakarta:Lima orang delegasi Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik mengadukan penangkapan dan tindak kekerasan terhadap aktivis yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif BBM, listrik dan telepon di sejumlah wilayah tanah air kepada Komnas HAM. Pengaduan yang dipimpin Ketua KPP PRD Haris Rusli ini disampaikan Kamis (15/1) siang kepada M.M. Billah, anggota Komnas HAM. Pertemuan berlangsung kurang lebih selama setengah jam. Delegasi ini mendesak Komnas HAM agar berperan proaktif menyikapi segala tindak kekerasan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa menolak kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri. Aparat keamanan dan Satuan Tugas PDI Perjuangan dinilai sudah melewati batas pengamanan unjuk rasa. Mega dianggap telah menggunakan cara-cara represif untuk menekan rakyat yang tidak menyetujui kebijakannya. Komnas jangan cuma menunggu saja laporan dari masyarakat. Kalo sudah melihat tindakan pelanggaran HAM harus segera ditindaklanjuti, ujar dia kepada Tempo News Room. Haris menyatakan, eskalasi langkah represif itu sudah meningkat. Dicontohkannya pada satu bulan ini sudah ada dua aktivis di Yogjakarta ditangkap, tiga aktivis di Makassar, 30 aktivis di Palu, enam aktivis di Samarinda dan penembakan dua aktivis di Karawang. Ini semua terjadi dalam aksi penolakan kenaikan BBM, tarif listrik dan telepon. Megawati, kata dia, sudah cenderung menggunakan kekuatan bergaya militer dari satgas PDIP untuk memukul mundur gerakan demokrasi. Menanggapi kebijakan pemerintah untuk mengkaji dan menunda kenaikan BBM, tarif listrik dan telepon, kata Haris, itu tidak ada artinya. Ia menilai kebijakan itu sama saja tetap akan memangkas subsidi bagi rakyat nantinya. Ini hanya akan menunda kemiskinan rakyat, ujar dia. Menurutnya beberapa alternatif yang bisa dilakukan pemerintah untuk tetap memberikan subsidi kepada rakyat. Sehingga bangsa ini tidak kehilangan satu generasi yang membutuhkan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Alternatif ini sudah kami sampaikan juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur (Abdurahman Wahid), ujar dia. Alternati itu antara lain mengembalikan uang rakyat yang telah dikorupsi. Pemerintah harusnya tegas meminta atau menindak para koruptor untuk mengembalikan uang rakyat tersebut. "Bukan justru membantu para konglomerat lolos dari jerat hukum, tutur dia. Pemerintah juga perlu melakukan penghematan dengan memangkas gaji para pejabat negara, perjalanan ke luar negeri, penggunaan mobil mewah atau fasilitas lain yang mahal perlu dihentikan. Bagaimana bisa Presiden mencanangkan gerakan penghematan tapi dia sendiri justru tidak memberikan contoh." Selain itu bisa juga mengambil alternatif yang selama ini banyak dilakukan di negara-negara Eropa. Mereka sudah menerapkan pajak progresif bagi orang-orang kaya berpenghasilan rata-rata di atas Rp 5 juta. Tapi soal besarnya nilai ini masih bisa dikaji ulang ya, ujar dia. Untuk itulah, Haris menegaskan, jika pemerintah tetap tidak akan mengakomodir suara rakyat maka PRD tetap akan menuntut pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz untuk mundur. Soal penggantinya, tidak perlu dikhawatirkan. Masih banyak anak bangsa di negeri ini yang bisa menggantikan posisi itu. Yang jelas, lanjutnya, sama saja bila pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang yang masih menjabat di lembaga pemerintah seperti Amien Rais atau Akbar Tandjung. Pada kesempatan pertemuan itu, Billah merespons positif pengaduan PRD. Dia mengaku akan menampung aspirasi tersebut. Hanya saja, semua aspirasi itu masih akan disampaikan lebih dulu dalam rapat pleno untuk mengkajinya. Tujuannya untuk mencari data dan fakta agar bisa digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat. (Eduardus Karel DewantoTempo News Room