Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panitia: Alasan Polisi Bubarkan Seminar Sejarah 1965 Tak Wajar  

image-gnews
Puluhan polisi memblokade kantor LBH Jakarta, yang sedianya akan melakukan seminar sejarah 1965 bertajuk `Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66`, Jakarta Pusat, 16 September 2017. Maria Fransisca.
Puluhan polisi memblokade kantor LBH Jakarta, yang sedianya akan melakukan seminar sejarah 1965 bertajuk `Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66`, Jakarta Pusat, 16 September 2017. Maria Fransisca.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum 65, Bonnie Setiawan, mengatakan alasan kepolisian menutup akses masuk kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tidak wajar. Menurut dia, pemberitahuan kepada kepolisian untuk menggelar acara hanya diperlukan jika dilakukan di muka umum. Seminar Sejarah 1965, kata dia, bukan kegiatan di muka umum.

"Kegiatan yang dilakukan di LBH Jakarta tidak termasuk di muka umum dan kegiatan ini pun bukanlah kegiatan yang terbuka untuk umum," kata Bonnie, yang juga panitia penyelenggara seminar, di kantor LBH Jakarta, Sabtu, 16 September 2017.

Baca: Ada Seminar Sejarah 1965, Polisi Tutup Akses Masuk LBH Jakarta

Kepolisian menutup akses masuk kantor YLBHI yang rencananya dijadikan tempat berlangsungnya Seminar Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66. Tamu dan peserta yang kebanyakan sudah sepuh pun harus bertahan dan duduk di sepanjang trotoar depan kantor LBH Jakarta itu.

Kepolisian berdalih kegiatan seminar tersebut adalah bentuk penyampaian pendapat sehingga perlu memberitahukan kepolisian. Kepala Kepolisian Sektor Menteng Ajun Komisaris Ronald Purba mengatakan panitia penyelenggara sama sekali tak memberitahukan acara tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bonnie menambahkan, blokade kepolisian di LBH Jakarta tidak masuk akal. Menurut dia, LBH Jakarta adalah tempat publik yang menjadi tempat pengaduan masyarakat yang mencari keadilan. "Ini sebuah pembungkaman yang secara sistematis dilakukan oleh pihak kepolisian," ujarnya.

Simak pula: Diblokir Polisi, Seminar Sejarah 1965 Ditunda

Seminar Sejarah 1965 ini, kata Bonnie, bertujuan untuk berdiskusi dan berdialektika mencari sebuah kebenaran sejarah. "Yang dilakukan panitia seminar adalah tindakan akademis dan tidak melanggar hukum," katanya. Acara ini pun kebanyakan melibatkan keluarga korban sejarah 1965 dan sejumlah aktivis hukum.

ARKHELAUS W.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan

24 Desember 2018

Kondisi mata Novel Baswedan saat menghadiri peluncuran Jam Hitung Novel Baswedan, di gedung KPK, Selasa, 11 Desember 2018. Melalui jam itu, Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta. TEMPO/Imam Sukamto
YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan

Menurut YLBHI, penyelidik Polda Metro Jaya minim memeriksa orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi penyerangan Novel Baswedan.


YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

27 November 2018

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa  dan Ketua YLBHI Asfinawati saat acara pembukaan kembali gedung LBH Jakarta dan YLBHI di Jakarta, 25 September 2017. Akibat penyerangan pekan lalu, sejumlah fasilitas gedung rusak. TEMPO/Subekti
YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

YLBHI mendesak Kejaksaan Tinggi Jakarta menghapus aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dinamai dengan Smart Pakem.


Anies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI

15 Mei 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Anies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut seruan "Tolak reklamasi" saat mengunjungi kantor YLBHI, Senin malam.


Kunjungi YLBHI, Anies Baswedan Janjikan Perda Bantuan Hukum

15 Mei 2018

Anies Baswedan disebut-sebut berpotensi untuk berlaga dalam pilpres 2019.
Kunjungi YLBHI, Anies Baswedan Janjikan Perda Bantuan Hukum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji kepada YLBHI akan meneruskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum


Tak Ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakkan Hukum Jadi Berbeda

11 Maret 2018

Ilustrasi pengadilan(pixabay.com)
Tak Ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakkan Hukum Jadi Berbeda

Presiden Jokowi diminta segera menetapkan terjemahan resmi KUHP.


YLBHI Somasi Jokowi soal Terjemahan Resmi KUHP

11 Maret 2018

Asfinawati (tengah), ketua pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, bersama pengurus YLBHI periode 2017-2021, di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, 10 Januari 2017.
YLBHI Somasi Jokowi soal Terjemahan Resmi KUHP

YLBHI memberi waktu 7x24 jam bagi Jokowi untuk mengundangkan terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht.


Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kangen Piano

29 Januari 2018

Asfinawati. TEMPO/Nurdiansah
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kangen Piano

Sebagai ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ia amat sibuk. Ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sampai 2021.


YLBHI Kecam Pengosongan Paksa Lokasi Bandara Kulonprogo

5 Desember 2017

Suasana tegang dan nyaris ricuh antara polisi dan warga saat pembersihan lahan untuk bandara Kulonprogo, Yogyakarta. HAND WAHYU
YLBHI Kecam Pengosongan Paksa Lokasi Bandara Kulonprogo

YLBHI mengecam keras pengosongan paksa lokasi bandara yang dilakukan oleh PT AP 1 dengan cara memobilisasi aparat negara dan menggunakan alat berat.


YLBHI: Jokowi Perlu Beri Batas Waktu Penyelesaian Kasus Novel

4 November 2017

Novel Baswedan. istimewa
YLBHI: Jokowi Perlu Beri Batas Waktu Penyelesaian Kasus Novel

Rencana pemanggilan Kapolri Jenderal Tito Karnavian oleh Jokowi untuk mengetahui perkembangan kasus dianggap tidak cukup.


Rusuh di LBH Jakarta, Gerakan Rakyak Mudah Dicap PKI

23 September 2017

Massa menyerang kantor LBH Jakarta Senin dini hari, 18 September 2017. IRSYAN HASYIM
Rusuh di LBH Jakarta, Gerakan Rakyak Mudah Dicap PKI

Asfinawati mengatakan munculnya isu komunis yang menyebabkan kerusuhan di gedung LBH Jakarta menjadi alarm bahaya bagi gerakan rakyat.