TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menawarkan kerja sama dengan Partai Golongan Karya. Pimpinan KPK akan menghadiri pertemuan dengan Partai Golkar pada Senin, 18 September 2017. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan kasus yang korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang menjerat Ketua Umum Golkar Setya Novanto tidak menghalangi pertemuan itu.
"Kami menawarkan kerja sama saja, terlepas dari kasus yang ada," kata Pahala menjelang pertemuan dengan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat, 15 September 2017. Menurut dia, tidak ada persiapan oleh KPK terkait dengan pertemuan itu.
Baca:
KPK Ingatkan Demokrat: 32 Pesakitan Itu Aktor Politik
KPK: Pemeriksaan Setya Novanto Tak Terpengaruh Surat...
Hari ini, KPK menemui pimpinan PPP setelah bertemu dengan pimpinan partai lain sejak 31 Agustus 2017. KPK juga akan menemui pimpinan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Di kantor PPP, utusan KPK disambut Ketua DPP PPP Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Qoyum Abdul Jabar dan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.
KPK sebelumnya telah menetapkan Setya sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017. KPK belum berhasil memeriksa Setya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu mangkir dari pemeriksaan pada Senin lalu dengan alasan sakit gula. Surat keterangan sakitnya diberikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Namun Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sehari sebelum jadwal pemeriksaan, Setya baik-baik saja, bahkan sempat menghadiri beberapa acara.
Baca juga:
ICW: Ada Penggelembungan Tagihan Rumah Sakit ke BPJS
Eggi Sudjana: Saya Raja Demo Enggak Perlu Pakai...
Pahala belum bisa memastikan siapa saja perwakilan dari KPK yang akan ikut hadir dalam pertemuan dengan Partai Golkar. "Kalau ketua umumnya yang terima (Setya Novanto), ya kami bawa komisioner. Kalau enggak, ya saya saja," ujarnya.
Menurut dia, pertemuan antara KPK dan Partai Golkar tidak akan berbeda dengan pertemuan dengan pimpinan partai politik lain. KPK mengharapkan partai politik berintegritas agar indeks persepsi korupsi (IPK) juga naik. "Kualitas partai politik itu mempengaruhi IPK," ucapnya.
FAJAR PEBRIANTO
