Kamis, 21 September 2017

KPK Tolak Permintaan DPR untuk Tunda Pemeriksaan Setya Novanto

Rabu, 13 September 2017 | 09:45 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan lembaganya tidak akan memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan sementara proses penyidikan Setya Novanto.

Saut mengatakan penyidikan bisa dihentikan ketika sudah ada keputusan praperadilan yang memenangkan gugatan Setya. "Enggak bisalah (dihentikan). Forumnya kan ada praperadilan dan sudah ada KUHAP yang mengatur," ucapnya, Selasa malam, 12 September 2017.

Baca juga: DPR Minta KPK Tunda Pemeriksaan Novanto, ICW : Tunda Juga Pansus

Menurut Saut, sudah seharusnya masalah hukum diselesaikan dengan hukum, tidak bisa dicampuri dengan urusan politik. "Betul, akan ada irisan politik pada hukum. Tapi jembatannya manajemen, bukan pada kasus," ujarnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan tidak ada aturan yang mengharuskan KPK menghentikan sementara atau menunda penyidikan kasus kartu tanpa penduduk elektronik atau e-KTP yang sedang berjalan. Ia juga memastikan KPK tetap bakal mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini. "Untuk tersangka SN pun, kami berencana memanggilnya kembali setelah tidak hadir kemarin," katanya.

Pada Selasa kemarin, DPR meminta KPK menunda pemeriksaan Setya sebagai tersangka kasus e-KTP sebelum praperadilan selesai. Permintaan ini termuat dalam surat yang diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Hani Tahapsari ke KPK.

Dalam surat itu, Setya meminta KPK memberi pertimbangan yang sama saat mengusut Komisaris Jenderal Budi Gunawan—sekarang Kepala Badan Narkotika Nasional—pada 2015. "Saat itu, semua pihak, termasuk KPK, mau menahan diri menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada dirugikan," ujar Hani.

Proses persidangan praperadilan Setya Novanto telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setya menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus e-KTP. Namun sidang perdana yang mestinya dilakukan Selasa kemarin batal dilaksanakan karena KPK meminta penundaan.

MAYA AYU PUSPITASARI | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca juga: Tragedi Debora: 3 Hal Mengindikasikan Rumah Sakit Lalai

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 



Selengkapnya
Grafis

Libur Nasional 2018 dan Waktu Cuti yang Cocok Kita Ambil

Libur Nasional 2018 dan Waktu Cuti yang Cocok Kita Ambil

Tempat-tempat yang patut dikunjungi saat libur nasional tahun 2018, tamasya semakin asyik bila kita memperpanjang waktu istirahat dengan mengambil cuti.