Jumat, 22 September 2017

DPR Minta KPK Tunda Pemeriksaan Novanto, ICW : Tunda Juga Pansus  

Rabu, 13 September 2017 | 08:56 WIB
Kelompok kontra Ketua DPR Setya Novanto, Komunitas Pecinta Keadilan, melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 September 2017. Tempo / Friski Riana

Kelompok kontra Ketua DPR Setya Novanto, Komunitas Pecinta Keadilan, melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 September 2017. Tempo / Friski Riana.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto sebagai hal yang ganjil. Permintaan tersebut disampaikan karena Setya sedang menggugat KPK lewat praperadilan.

"Maka DPR juga harus menunda proses kerja pansus hak angket karena tengah digugat di Mahkamah Konstitusi," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo kepada Tempo, Rabu, 13 September 2017.

Baca: Tunggu Praperadilan, DPR Minta KPK Tunda Pemeriksaan Setya Novanto

Menurut Adnan, DPR menggunakan isu yang sama untuk konteks dan kepentingan yang berbeda. DPR menggunakan alasan proses pengadilan untuk meminta penundaan pemeriksaan Setya. Sedangkan di sisi lain, KPK sedang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal keabsahan panitia khusus hak angket.

"DPR harus bersikap adil jika menjadikan proses pengadilan sebagai alasan penundaan pemeriksaan Setya," ucapnya. Karena itu, dia menilai seharusnya kerja pansus hak angket juga ditunda karena sedang diuji keabsahannya.

Baca: 1.000 Dosen UGM Minta DPR Stop Pansus Hak Angket KPK

Selain itu, menurut Adnan, tidak ada kaitan antara proses praperadilan dan pemeriksaan terhadap Setya. Ia menilai Setya memang menggunakan semua cara untuk menyetop proses hukum yang tengah berjalan.

Sebelumnya, DPR meminta KPK menunda pemeriksaan Setya Novanto hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan terkait dengan gugatan praperadilan yang diajukan Setya. Permintaan ini termuat dalam surat yang diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Hani Tahapsari ke KPK pada Selasa, 12 September 2017. "Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan Saudara Setya Novanto," tutur Hani.

FAJAR PEBRIANTO

 





Selengkapnya
Grafis

Libur Nasional 2018 dan Waktu Cuti yang Cocok Kita Ambil

Libur Nasional 2018 dan Waktu Cuti yang Cocok Kita Ambil

Tempat-tempat yang patut dikunjungi saat libur nasional tahun 2018, tamasya semakin asyik bila kita memperpanjang waktu istirahat dengan mengambil cuti.