Jumat, 22 September 2017

Daftar Intervensi di Praperadilan Novanto, Advokat di Kubu KPK

Selasa, 12 September 2017 | 21:54 WIB
Hakim tunggal Cepi Iskandar, memeriksa dokumen kuasa hukum Setnov, saat memimpin sidang perdana gugatan praperadilan diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 September 2017. Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto

Hakim tunggal Cepi Iskandar, memeriksa dokumen kuasa hukum Setnov, saat memimpin sidang perdana gugatan praperadilan diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 September 2017. Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto.

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Advokat Indonesia (OAI) mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi yang memihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan penetapan tersangka korupsi e- KTP terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto. Permohonan disampaikan kepada hakim tunggal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar.
 
OAI mendaftarkan permohonan sebagai kuasa hukum dari Kris Ardy Aritonang. Humas OAI, Eka Putra Marpaung, menjelaskan sebagai  pemohon intervensi Kris memiliki kedudukan hukum.
 
"Pemohon saat ini sedang dalam proses pengurusan mendapatkan e-KTP. Di mana pemohon belum memiliki e-KTP," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2017.

Baca juga: 3 Amunisi Setya Novanto Ajukan Praperadilan terhadap KPK 
 
Eka menuturkan sebagai warga negara Indonesia yang berhak memperoleh e-KTP, Kris merasa dirugikan akibat adanya dugaan korupsi dalam proyek e-KTP ini. "Perekamannya sudah tapi belum memiliki fisik e-KTP-nya. Hanya dikasih surat keterangan," tuturnya.
 
Ia berujar dugaan korupsi e-KTP ini berdampak luas ke seluruh lapisan masyarakat. Sebabnya OAI meminta penegakan hukum tidak tebang pilih meski diduga dalam perkaranya melibatkan banyak pemegang kekuasaan.
 
"Dalam kasus tersangka Setya Novanto telah diduga dan memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga layak ditetapkan sebagai tersangka," kata dia.  
 
Eka menjelaskan kliennya sangat berkepentingan demi terungkapnya kasus ini. Sebabnya ia meminta majelis hakim mau menerima pemohon intervensi untuk bergabung  dalam proses pemeriksaan perkara ini. "Kami ingin pengadilan mau memanggil kami untuk memberikan keterangan," ujarnya.

 

Baca juga: Setya Novanto Tersangka, KPK Bersiap Jika Ada Gugatan Praperadilan
 
Selain itu, OAI menuntut pengadilan memutuskan bahwa penetapan status tersangka kepada Setya Novanto adalah sah. Alasannya KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup.
 
Mereka menuntut pengadilan agar memerintahkan KPK untuk melanjutkan penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto dan menyuruh KPK untuk segera menahanya.
 
Sidang perdana gugatan praperadilan Setya Novanto mulanya akan berlangsung pagi tadi. Namun KPK selaku termohon meminta diundur dengan alasan mempersiapkan surat-surat administrasi.
 
Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan ini dan menjadwalkannya ulang pada Rabu, 20 September 2017.
 
AHMAD FAIZ


Selengkapnya
Grafis

Libur Nasional 2018 dan Waktu Cuti yang Cocok Kita Ambil

Libur Nasional 2018 dan Waktu Cuti yang Cocok Kita Ambil

Tempat-tempat yang patut dikunjungi saat libur nasional tahun 2018, tamasya semakin asyik bila kita memperpanjang waktu istirahat dengan mengambil cuti.