Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tragedi Rohingya, Pemerintah Didesak Mengusir Duta Besar Myanmar  

image-gnews
Seorang wanita Rohingya menangis setelah mereka tiba di tempat penampungan Kutupalang di Cox's Bazar, Bangladesh, 30 Agustus 2017. Lebih dari 18.000 warga Rohingya yang telah melewati perbatasan dan masuk ke Bangladesh. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Seorang wanita Rohingya menangis setelah mereka tiba di tempat penampungan Kutupalang di Cox's Bazar, Bangladesh, 30 Agustus 2017. Lebih dari 18.000 warga Rohingya yang telah melewati perbatasan dan masuk ke Bangladesh. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat profesional dari Masyarakat Profesional bagi Kemanusiaan Rohingya menggeruduk kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Jakarta. Mereka menggelar aksi damai menuntut keadilan bagi masyarakat Rohingya. Aksi yang digelar sejak pukul 10.00 WIB itu melibatkan sekitar 50 orang dan sebagian ada yang membawa foto tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi.
 
"Keadaan Rohingya sudah berlarut-larut untuk itu kami mendesak pemerintah untuk mengusir Duta Besar Myanmar keluar dari Indonesia sebagai bentuk aksi konkret atas pembantaian yang terjadi," ujar Anggawira, salah satu inisiator aksi bela Myanmar, saat dijumpai di lokasi, Sabtu, 2 September 2017.

Baca juga: Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya

Aksi tersebut mendesak rezim militer Myanmar menghentikan kekerasan dan genosida pada etnis Rohingya. Anggawira menyatakan kekecewaannya terhadap Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai tokoh perdamaian, namun terkesan diam terhadap persoalan tersebut.
 
Anggawira menilai sampai saat ini sikap pemerintah Indonesia belum menunjukkan tindakan keras dan konkret terhadap kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk juga bisa menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar sebagai bentuk perhatian nyata terhadap etnis Rohingya.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Desak PBB Hentikan Krisis Rohingya

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami meminta secara konkret agar pemerintah mencabut Dubes RI untuk Myanmar karena selama ini kami melihat aksi dan proses diplomatik yang dilakukan dalam rangka membantu etnis Rohingya belum didengar," ujar Anggawira.
 
Selain itu, Anggawira menuturkan kejadian tersebut sudah berlarut-larut, namun posisi Dubes Indonesia tidak membawa kondisi lebih baik. Setelah berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Anggawira beserta peserta aksi lainnya akan bergerak gedung ASEAN agar organisasi tersebut lebih proaktif menyelesaikan konflik di Myanmar.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Dicabut

"Sampai saat ini belum ada solusi dan aksi konkret atas kejadian ini," ujar Anggawira.
 
Aksi tersebut diharapkan bisa menggerakkan para aktivis hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia, khususnya ASEAN, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Khususnya bagi Indonesia, diharapkan agar pemerintah Indonesia menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu.
 
LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

5 jam lalu

Iluatrasi kapal tenggelam. AFP/JOSE LUIS ROCA
3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

Kapal 2 Haesinho membawa 9 ABK, yang 7 diantaranya ABK WNI. Hanya tiga jenazah ABK WNI yang bisa ditemukan.


6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

6 jam lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

Keenam jenazah ABK WNI itu, setibanya di Tokyo akan dilakukan pemulasaraan jenazah oleh KBRI Tokyo dan penerbitan dokumen administrasi untuk jenazah.


Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

8 jam lalu

Pemandangan udara dari kapal kargo Dali yang menabrak Jembatan Francis Scott Key, menyebabkannya runtuh di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Maryland National Guard/Handout via REUTERS
Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

Kementerian Luar Negeri RI memastikan tak ada WNI dalam daftar korban musibah ambruknya jembatan di Baltimore


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

7 hari lalu

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

Pejabat di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Pakistan menyelidiki laporan kejanggalan dalam pemilu negara tersebut.


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

8 hari lalu

Paus Fransiskus memimpin doa Angelus di perpustakaan Istana Apostolik di Vatikan 21 Maret 2021. [Vatican Media / Handout via REUTERS]
Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

Paus Fransiskus hendak kunjungna kerja ke Indonesia sejak 2020, namun karena pandemi Covid-19 maka rencana itu pun belum terwujud.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada 6 WNI Terlibat Perampokan di Hong Kong

8 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada 6 WNI Terlibat Perampokan di Hong Kong

KJRI Hong Kong menerima informasi dari Kepolisian Hong Kong ada enam WNI terlibat aksi perampokan di sebuah toko arloji mewah


Putin Menang Pemilu Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia Sindir Negara-negara Barat

9 hari lalu

Warga Avdiivka, yang kini tinggal di pusat akomodasi sementara, memberikan suara di tempat pemungutan suara selama pemilihan presiden Rusia, saat terjadi konflik Rusia-Ukraina di kota Kirovske di wilayah Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia, 15 Maret. 2024. REUTERS/Alexander Ermochenk
Putin Menang Pemilu Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia Sindir Negara-negara Barat

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Barat telah berkontribusi membuat Vladimir Putin menang dalam pemilu Rusia dengan menjadikan Rusia musuh NATO


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

10 hari lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024