TEMPO.CO, Jakarta - Terkait dengan kasus operasi tangkap tangan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin Mochtar, mengatakan pemerintah, DPR, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengatur kembali skema penggajian kepala daerah.
Dia menyebut hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah berulangnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Salah satunya Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha Soeparno, yang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Selasa, 29 Agustus 2017, di Kota Tegal.
Baca juga: Jika Tak Ada OTT KPK, Siti Masitha Gandeng Amir Mirza Maju Pilkada
"Kalau itu tidak diperbaiki, saya khawatir kepala daerah kita bakal ditangkapi semua karena terlibat korupsi," kata Zaenal di Yogyakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.
Zaenal menilai kecilnya gaji kepala daerah menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. "Sampai sekarang, kalau kita lihat gaji normal kepala daerah, memang sangat kecil. Kalau dia (kepala daerah) mau jujur, sejujurnya memang masih rendah," ucapnya.
Saat ini, menurut dia, gaji kepala daerah mencapai Rp 5 juta-Rp6 juta ditambah tunjangan. Di samping itu, ada uang-uang lain, seperti uang operasional atau uang pelayanan tamu yang tidak bisa untuk keperluan pribadi dan harus ada laporan penggunaannya. "Nah uang-uang lain itu juga rentan dikorupsi," katanya.
Simak pula: Detik-detik Penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha
Karena itu, menurut dia, selain menggencarkan pemberantasan korupsi, pemerintah, KPK, dan DPR perlu segera mengatur kembali komposisi penggajian kepala daerah dorongan melakukan korupsi dapat dikurangi.
"Perlu dihitung kembali gaji gubernur sebaiknya berapa, bupati sebaiknya berapa, disertai dengan rasionalisasinya dan sebagainya. Saya kira banyak yang ahli soal teknis penghitungannya," kata Zaenal.
ANTARA
