Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

image-gnews
Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana
Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyayangkan tren kenaikan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2018 yang timpang dibanding dengan jumlah legislasi yang mereka capai setiap tahunnya.

Pengajuan anggaran DPR pada Tahun Anggaran 2018, menurut ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing, mencapai Rp 5,72 triliun, dengan Rp 4,02 triliun diperuntukkan kepada anggota Dewan dan Rp 1,703 triliun untuk Sekretariat DPR.

Baca:
DPR Minta Rp 7,25 Triliun untuk Tahun Anggaran 2018

“Tolong dong bikin anggaran yang logis, yang rasional. Jangan hanya kritik pemerintah ngutang, tapi juga bikin anggaran yang rasional, sehingga APBN nggak melebar defisitnya,” kata Roy di D Hotel Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

Menurut Roy tren kenaikan anggaran menyebabkan deviasi APBN, yang kemudian menimbulkan defisit. Roy menyebut bahwa pangkal dari tren ini adalah meningkatnya utang negara.

Tren kenaikan anggaran Dewan, kata Roy, diulas IBC dalam laporan berjudul Pola Penganggaran Tahunan DPR Yang Kerap Minta Porsi Jumbo, Miskin Prestasi dan Minim Transparansi. Sebelumnya, usulan anggaran BURT pada April adalah Rp 7,2 triliun, naik secara signifikan dari anggaran RUU APBN-P yang senilai Rp 4,72 triliun. Sedangkan Rp 5,72 triliun adalah dana berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.

Simak:
Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran 7,25 Triliun

Selain itu, Roy juga menunjukkan angka realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia menyoroti adanya penurunan dari DPR periode 2015-2019. Pasalnya, realisasi anggaran pada 2015 mencapai 69.3 persen, menurun dari 2014 yang mencapai 88.6 persen. Kemudian pada 2016, realisasi membaik dengan capaian 78.3 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya hal itu tidak sepadan dengan jumlah legislasi yang tembus di DPR, yakni pada 2014 dengan tiga Undang-Undang, 2015 dengan tiga Undang-Undang dan 2016 dengan 10 Undang-Undang dari 50 RUU diprioritaskan.

Yang jarang menjadi pusat perhatian, menurut Roy, adalah anggaran Dewan. Anggaran bagi Dewan pada 2017, menurut APBN, mencapai Rp 3,181 triliun, sedangkan usulan dari BURT pada 2018 mencapai Rp 4,871 triliun. Ia juga mencurigai mengapa penambahan anggaran yang signifikan ini diusulkan menjelang pemilihan umum 2019.

Lihat:
Alasan DPR Ngotot Bangun Apartemen

“Minta jumbo tapi  kemampuan sebenarnya kecil. Minta anggaran legislasi yang besar tapi hasilnya kecil. Minta anggaran fungsi pengawasan justru digunakan untuk mengawasi lembaga-lembaga yang kinerjanya bagus. Pansus KPK, misalnya,” katanya, merujuk ke pembentukan Panitia Khusus Hak Angket bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Usulan tersebut akan kembali dibahas seusai Presiden Jokowi menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2018 pada 16 Agustus 2017. “Dugaan saya, DPR ini akan tetap mempertahankan angka 7,24 triliun,” kata Roy.

STANLEY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

4 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

8 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

10 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

12 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

12 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pandangan Fraksi atas revisi UU Desa dari Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dalam Rapat Paripurna ke-29 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat Paripurna DPR RI tersebut menyepakati revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.


Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

14 jam lalu

yukuran para kepala desa dari berbagai tempat atas kesepakatan Baleg DPR dengan Kemendagri perihal Revisi UU Desa dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun di depan Gedung DPR, Senayan, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.


DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

16 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.


DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

1 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

Komisi IX mendorong kementerian mengevaluasi regulasi soal pemberian THR bagi pekerja bukan penerima upah (PHBU), seperti pengemudi ojol.