INFO NASIONAL - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah memacu akselerasi pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan perbatasan. Hal itu guna memperkuat wilayah perbatasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Nawacita dan visi-misi Presiden Joko Widodo.
Saat berbicara di acara focus group discussion (FGD) ”Jelajah Tapal Batas 2017” di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis, 10 Agustus 2017, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Rido Matari Ichwan mengatakan daratan yang merupakan wilayah perbatasan di Indonesia meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste. Kemudian Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, dan Utara, dengan Malaysia serta Provinsi Papua dengan Papua Nugini.
Baca Juga:
Hadir sebagai pembicara antara lain Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, Pelaksana tugas Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika Marvel Situmora, dan Wali Kota Tarakan Sofian Raga. Diskusi ini juga diikuti perwakilan asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian, serta kelompok masyarakat.
Menurut Rido, rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum telah mengamanatkan pengembangan wilayah perbatasan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Dari membuka keterisolasian, mendukung perekonomian rakyat, pelayanan sosial dasar, sampai pos lintas batas negara terpadu.
Rido menjelaskan, untuk pengembangan konektivitas kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara, program infrastruktur yang digulirkan pada anggaran 2017 meliputi pembangunan Jalan Long Boh – Metulang–Long Nawang. “Untuk pembangunan Jalan Long Bawan – Long Midang, Pembangunan Jalan Long Pujungan–Long Kemuat – Langap dan Pembangunan Jalan Mensalong – Tau Lumbis, melalui cara membuka hutan terlebih dahulu,” ujarnya.
Baca Juga:
Kemudian ada juga preservasi rehabilitasi Jalan Dalam Kota Tanjung Selor, rehabilitasi mayor Jalan Sekatak Buji – Malinau, rehabilitasi mayor Jalan Lingkar Pulau Sebatik, rehabilitasi mayor Jalan Mensalong –APAS. Selain itu, pelebaran Jalan Batas Bulungan – Tanjung Selor, Tanjung Selor –Tanjung Palas, SP 3 Tanjung Palas – Sekatak Buji, preservasi rehabilitasi jalan dalam kota Nunukan, serta rekonstruksi Jalan Simanggaris – Batas Negara.
Adapun pengembangan keciptakaryaan, menurut Rido, meliputi pembangunan break water Pantai Tanjung Aru, Kepulauan Sebatik, pembangunan sea wall Pantai Amal Baru, Kota Tarakan, pembangunan embung serbaguna Tanjung Agung, pembangunan embung serbaguna Pulau Bunyu Tahap I, serta pembangunan intake dan jaringan transmisi indulung Kota Tarakan.
Selain itu, ada peningkatan infrastruktur permukiman kawasan kumuh di Sungai Bolong Kelurahan, Nunukan Utara, pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan desa raspen tubu di Kecamatan Malinau Utara, pembangunan drainase lingkungan Pulau Sebatik, juga lainnya.
Rido menuturkan peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan terhadap 1.500 unit, pembangunan rumah khusus 100 unit, serta revitalisasi rumah khusus 50 unit.
Di tempat yang sama, Irianto mengatakan selama ini pembangunan infrastruktur fisik dan telekomunikasi telah memacu pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Utara. “Masyarakat di sana sangat berharap agar mutunya bisa meningkat. Idealnya bisa melebihi fasilitas yang ada di negara tetangga,” ucapnya.
Menurut Irianto, pemerintah sudah terlalu lama fokus di pusat pemerintahan, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera. “Namun tiga tahun belakangan telah beda. Hal itu terlihat di wajah pintu-pintu lintas batas negara serta desa dan kecamatan di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Irianto menambahkan, untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur telekomunikasi, sudah dilakukan sehingga meningkatkan mobilitas warga. Hal itu sudah membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. “Pada 2015, ekonomi Kalimantan Utara tumbuh 3,75 persen, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan pertama 2017 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara 6,17 persen. Angka itu menempati pertumbuhan tertinggi kedua setelah Kalimantan Tengah, 9,49 persen,” tuturnya.
Lebih lanjut, Irianto mengakui akses jalan antarkabupaten dan kecamatan sudah lebih baik serta penggunaan telepon tak perlu memakai kartu operator negara tetangga atau memanjat pohon untuk mencari sinyal, meski ada beberapa kawasan masih lemah sinyalnya.(*)
