Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

14 Nama Calon Anggota Komnas HAM IKuti Uji Kelayakan di DPR

image-gnews
Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 Jimly Asshiddiqie bersiap memberikan keterangan pers di Gedung Komnas HAM di Jakarta, 4 Juli 2017. ANTARA/Widodo S Jusuf
Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 Jimly Asshiddiqie bersiap memberikan keterangan pers di Gedung Komnas HAM di Jakarta, 4 Juli 2017. ANTARA/Widodo S Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi calon anggota Komisi Nasional untuk HAM (Komnas HAM) periode 2017-2022 menyisakan 14 nama yang akan disodorkan pada DPR RI. Nama-nama tersebut diambil dari hampir 100 peserta yang telah menjalani lima tahapan tes Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komnas HAM. 
 
"Komisi Hukum DPR yang nanti akan memproses. Secara umum kami anggap ini paling baik, yang dianggap bisa memperbaiki citra dan kinerja lembaga ini untuk lima tahun ke depan," ujar Ketua Pansel Calon Komisoner Komnas HAM Jimly Asshiddiqie saat mengumumkan 14 nama tersebut di Gedung Komnas HAM,  Menteng, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

Baca juga:

Jimly: Komnas HAM dan KPK Harus Diperkuat, Bukan Dibubarkan  

Para calon, kata dia, telah menjalani tahapan seleksi, mulai dari administrasi, seleksi pengetahuan, pemeriksaan riwayat hidup, hingga wawancara langsung. Jumlah total peserta yang dikerucutkan menjadi 28 orang, kemudian menjalani tes psikologi pada 17 Juli lalu, dan pemeriksaan kesehatan fisik pada 18-19 Juli. 
 
Jimly mengklaim mendapat banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat, terkait seleksi tersebut. "Kami (pansel) membuka diri, sehingga partisipasi masyarakat tinggi sekali."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca pula:

Komnas HAM Minta KPK Segera Menahan Tersangka Korupsi E-KTP

Pansel Komisioner Komnas HAM pun menyerahkan sepenuhnya ketentuan terkait jumlah calon yang akan menjadi komisioner, pada Komisi Hukum DPR. 
 
"Mereka bisa menentukan pilihan apakah mau memilih lima, tujuh, atau sembilan, terserah mereka yang penting kami setor dua kali jumlah yang diperlukan," ujar Jimly. 
 
Mewakili Pansel, Jimly berharap para komisioner terpilih nantinya bisa bekerjasama menyelesaikan tugas Komnas HAM yang ada, termasuk mencegah terulangnya kegaduhan internal. 
 
"Secara internal orang-orang ini kami harapkan punya kemampuan kerja sama tak hanya antar komisi tapi juga staf karena harus perbaiki keadaan runyam di Komnas HAM," kata dia. 
 
Sebanyak 14 calon Komisioner Komnas HAM berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari pegiat lembaga swadaya, akademisi, hingga advokat. Ada juga dua petahana yang dipercaya kembali memimpin Komnas HAM, yakni Roichatul Aswidah dan Sandrayati Moniaga. 
 
Beberapa calon juga berasal dari lembaga sejenis Komnas HAM, seperti Arimbi Heroepoetri yang sempat menjabat Komisioner Komnas Perempuan. Tak ketinggalan, mantan Duta Besar RI di Bulgaria, Bunyan Saptomo juga diloloskan pansel untuk mengikuti uji kelayakan di Komisi Hukum. 
 
Berikut adalah ke-14 nama calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022: 
 
1. Ahmad Taufan Damanik
2. Amiruddin
3. Antonio Pradjasto
4. Arimbi Heroepoetri
5. Beka Ulung Hapsara
6. Bunyan Saptomo
7. Hairansyah
8. Judhariksawan
9. Mohammad Choirul Anam
10. Munafrizal Manan
11. Roichatul Aswidah 
12. Sandrayati Moniaga
13. Sondang Friskha Simanjuntak
14. Sri Lestari Wahyuningroem
 
YOHANES PASKALIS PAE DALE
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

13 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

18 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

18 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

1 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.


DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

3 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.


DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

4 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

5 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.