TEMPO.CO, Sleman - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa penyakit measles-rubella (MR), atau yang dikenal dengan istilah penyakit campak dan rubella, adalah jenis penyakit yang berbahaya. Salah satu upaya untuk mencegahnya adalah dengan memberikan vaksin MR melalui imunisasi pada anak usia 9 bulan-15 tahun.
“Sekali lagi, (MR) ini penyakit yang berbahaya. Pesan saya, jangan remehkan MR. Sekali lagi, jangan remehkan MR,” kata Jokowi saat melakukan Pencanangan Nasional Kampanye dan Introduksi Imunisasi Campak dan Rubella di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 10 Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Selasa, 1 Agustus 2017.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebut virus rubella berbahaya apabila menginfeksi ibu hamil dengan usia kehamilan tri-semester pertama, akan menyebabkan anak lahir cacat. Di antaranya mata bayi yang lahir akan mengalami katarak sehingga menyebabkan kebutaan. Kemudian telinga anak bisa tuli, fungsi otak melemah sehingga anak mengalami reardasi mental, bahkan bisa menyebabkan kelainan jantung.
“Complicated sekali. Jadi beban kalau mempunyai generasi masa depan kondisinya seperti itu,” kata Nila.
Bahkan jumlah anak yang menderita rubella di Indonesia cukup tinggi, khususnya di Pulau Jawa. Jumlahnya di atas rata-rata kejadian. Penyebabnya, menurut Nila, karena populasi penduduk di Jawa lebih tinggi ketimbang di pulau lain.
“Rata-rata hasil yang ditemukan ada 93 kasus rubella di Jawa Tengah,” kata Nila.
Sedangkan jumlah penderita penyakit campak yang tinggi bisa mengakibatkan kematian pada anak karena daya tahan tubuhnya menurun. Selain itu, bisa mengakibatkan kebutaan karena terkena infeksi virus tersebut.
Sementara itu, jumlah anak-anak di Indonesia yang mendapatkan imunisasi MR masih kurang dari satu persen atau baru 0,05 persen. Padahal idealnya ada 95 persen anak yang telah mendapatkan imunisasi MR.
“Menjaga anak-anak tetap sehat itu tugas orang tua dan negara. Jadi saya dukung penuh kampanye imunisasi nasional agar anak-anak bebas MR,” kata Jokowi.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi
-
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang
-
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini
-
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia
-
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024
41 menit lalu
kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi
2 jam lalu
BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang
8 jam lalu
Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini
8 jam lalu
Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia
8 jam lalu
Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos
9 jam lalu
Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
11 jam lalu
Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...
12 jam lalu
Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya
12 jam lalu
Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas
13 jam lalu
Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.