TEMPO.CO, Bojonegoro - Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro mempresentasikan program Polisi Sambang dan Jagongan (Pos Jago) ke Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu dan Kamis, 19 dan 20 Juli 2017. Kegiatan ini bagian dari sosialisasi Pemerintah Bojonegoro sebagai percontohan dunia untuk program Pemerintahan Terbuka atau open government partnership (OGP).
Presentasi Pos Jago dilakukan Kepala Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Wahyu Sri Bintoro dan ikut serta sejumlah perwakilan lain termasuk Bupati Bojonegoro Suyoto, dan sejumlah ahli serta aktivis lembaga swadaya masyarakat. ”Kita ceritakan soal program Pos Jago,” ujar Kapolres melalui siaran pers Pemerintah Bojonegoro, Kamis, 20 Juli 2017.
Baca: Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong
Sri Bintoro menuturkan program Pos Jago bermacam ragam. Di antaranya membagi-bagikan 800 nasi bungkus gratis tiap Jumat untuk pekerja di pinggir jalan yang meliputi tukang parkir, tukang becak, tukang ojek, dan pasukan pembersih jalan.
Polisi juga wajib hadir di tengah-tengah masyarakat, minimal dua hari sekali. Jika ada warga yang meninggal dunia, anggota Bintara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan kepala polisi sektor diwajibkan datang ke rumah duka. ”Polisi hadir dan dibutuhkan,” ujarnya.
Simak: Potensi Longsor Mirip di Ponorogo, Bojonegoro Awasi 10 Kecamatan
Untuk layanan masyarakat, Polres Bojonegoro punya program aplikasi crime alarm system (CAS) yang dapat diunduh menggunakan telepon pintar berbasis Android. Di program CAS terdapat layanan informasi berikut laporan dari masyarakat. Laporan itu dilengkapi lokasinya berikut laporan anggota polisi.
Ada juga program penanggulangan terorisme, program tiga pilar, dan pembentukan polisi anti-teror yang dinamakan Tim Phanter. Tim Panther terdiri dari 30 personel.
Lihat: Patung Gajah Mada Sumpah Palapa Nyaris Raib di Bojonegoro
Suyoto berujar kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat bisa menimbulkan rasa nyaman. Dengan model beberapa program, seperi CAS dan Pos Jago, polisi bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. "Tentu program polisi seiring dengan prinsip pemerintahan terbuka,” ujar Suyoto melalui WhatsApp kepada Tempo.
SUJATMIKO
