Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolri Beber Kunci Sukses Bongkar Penyelundupan Sabu 1 Ton

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, serta Deputi Pemberantasan Narkoba BNN Inspektur Jenderal Arman Depari, menyampiakan keterangan terkait penangkapan 1 ton narkoba, di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, 20 Juli 2017. Tempo/Egi Adyatama
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, serta Deputi Pemberantasan Narkoba BNN Inspektur Jenderal Arman Depari, menyampiakan keterangan terkait penangkapan 1 ton narkoba, di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, 20 Juli 2017. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kerja sama antar-instansi atau lembaga menjadi kunci pengungkapan penyelundupan sabu-sabu seberat 1 ton di Anyer, Banten, pada Kamis, 13 Juli 2017. Ia mengatakan kerja sama itu akan diteruskan ke depannya dengan harapan dapat memotong suplai narkoba yang masuk ke Indonesia.

"Itu adalah hasil kerja sama antara tiga instansi, yaitu Polri, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta BNN. Jadi, dari segi informasi, kita sharing di antara ketiga instansi dan di lapangan kita juga bekerja sama," kata Tito di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Kamis, 20 Juli 2017.

Ia mengatakan sabu-sabu yang disita merupakan sabu-sabu kelas satu. Jumlahnya pun terhitung merupakan penangkapan dengan barang bukti terbesar sepanjang sejarah kepolisian Indonesia.

Baca juga: Polisi Ungkap Penjualan Sabu dengan Bungkus Teh Cina  

Jaringan yang ditangkap berasal dari Taiwan dan merupakan salah satu bandar utama. Setelah mendapat informasi dari kepolisian Taiwan, Tito mengatakan, instansi gabungan berhasil melacak kapal Wanderlust yang membawa narkoba itu.

"Alhamdulillah kapal-kapal pengejar dari Dirjen Bea dan Cukai bersama Direktorat Polair Polri berhasil mengejar dan menangkap kapalnya. Sekarang kapalnya sudah di Batam," ujar Tito.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang hadir dalam rilis itu, mengatakan Dirjen Bea dan Cukai mengerahkan dua kapal Bea-Cukai 7005 dan BC 8006 untuk mengejar kapal Wanderlust. Hingga akhirnya radar kapal BC 7005 menangkap sebuah obyek di daerah Tanjung Berakit yang diduga merupakan kapal Wanderlust yang membawa methamphetamine.

"Tim patroli laut dari Dirjen Bea-Cukai membawa kapal tersebut ke gudang tangkapan KPU Bea dan Cukai Batam di Tanjung Kucang," tutur Sri Mulyani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri mengatakan kapal Wanderlust telah menjadi target operasi di empat negara selama dua bulan terakhir. Ia mengatakan sistem distribusi narkoba jaringan ini kerap dilakukan dengan cara kapal ke kapal. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan.

Baca juga: Sembunyikan di Kardus, Dua Orang Ini Selundupkan Sabu 5,1 Kilo

"Kalau nelayan kita memang mengetahui dan melihat adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan untuk bisa menyampaikan kepada aparat yang berwajib. Apakah itu Bea-Cukai, BNN, maupun Polri dan TNI," kata Sri Mulyani.

Adapun Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan Indonesia harus lebih waspada terhadap suplai narkoba dari luar. Pasalnya, tindakan tegas pemerintah Filipina membuat bandar narkoba mengalihkan target konsumennya ke Indonesia. "Segitiga emas yang awalnya jadi asal barang-barang narkoba yang masuk ke Indonesia bergeser ke Sungai Mekong," kata Arman.

Arman mengatakan para bandar ini tidak lagi menjual heroin atau psikotropika alami. Mereka beralih ke psikotropika aktif, seperti sabu-sabu dan ekstasi. "Kita akan hancurkan sindikat ini dengan kekuatan yang kita miliki dan senjata yang ada," ucap Arman.

EGI ADYATAMA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

8 jam lalu

RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?
RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

8 hari lalu

Kepadatan kendaraan saat diberlakukan sistem satu arah menuju jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 Desember 2023. Menurut Satlantas Polres Bogor sebanyak 5.819 kendaraan yang masuk Puncak kawasan puncak pada libur Natal 2023, jumlah tersebut dihitung dari pukul 05.02 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan jumlah 3.138 kendaraan roda dua, 2.509 roda empat dan bus truk 172 kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

Cianjur akan bergabung dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) usai ibu kota pindah ke IKN sesuai RUU DKJ.


Mendagri Tito Karnavian Klaim Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

8 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Klaim Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia mengklaim Pemilu 2024 ini lebih sejuk daripada 2019.


Pemilu 2024 Dinilai Curang, Mendagri Tito Karnavian Bilang Bisa Disampaikan ke MK

8 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemilu 2024 Dinilai Curang, Mendagri Tito Karnavian Bilang Bisa Disampaikan ke MK

KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional Pemilu 2024.


Mendagri Tito Karnavian Sebut Pemilu 2024 Lebih Sejuk Dibandingkan 2019

8 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyapa para menteri saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang dengan jumlah 96.214.691 suara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mendagri Tito Karnavian Sebut Pemilu 2024 Lebih Sejuk Dibandingkan 2019

Tito hadir sebagai perwakilan pemerintah dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional.


Masuk Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ, Pemkab Cianjur Ungkap Keuntungan yang Didapat

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Masuk Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ, Pemkab Cianjur Ungkap Keuntungan yang Didapat

Salah satu keuntungan Cianjur dari RUU DKJ adalah infrastruktur penghubung antarkota atau kabupaten yang segera terealisasi.


Kata Ekonom Soal Harapan Jakarta Jadi Kota Bisnis Global seperti New York, Sydney, dan Melbourne

10 hari lalu

Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kata Ekonom Soal Harapan Jakarta Jadi Kota Bisnis Global seperti New York, Sydney, dan Melbourne

Pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran jangka panjang.