TEMPO.CO, Jakarta - Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Mayor Jenderal TNI Abdul Rahman Kadir mengatakan urgensi memblokir Telegram karena dinilai menjadi sarana komunikasi digital paling aman bagi teroris melancarkan doktrinisasi mereka.
Meski Telegram telah lama beroperasi di Indonesia, kelompok radikal itu baru mengetahui di tahun-tahun terakhir Telegram dianggap cara aman bagi mereka untuk bermain. "Itu yang mereka lakukan bagaimana men-share informasi tentang kelompok-kelompok radikal. Bagaimana mereka melakukan rekrutmen, bagaimana membuat bom, itu banyak sekali." kata Abdul Rahman saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa, 18 Juli 2017.
Baca: Telegram Diblokir, Kominfo Sebut Masih Ada 17 Ribu Konten Radikal
BNPT memantau penyebaran pesan-pesan radikalisme tersebut melalui pesan di Telegram. Termasuk cara membuat bom dan segala bentuk radikalisasi lain, yang bahan-bahannya bisa ditemukan dengan mudah di dalam rumah.
"Bukan hanya bom panci. Gula saja yang ada di rumah itu bisa dijadikan bahan peledak. Makanya apa yang ada di rumah itu bisa menjadi peluang untuk membuat bom. Itu yang diajarkan oleh mereka di dalam isi chat itu," ucap Abdul Rahman.
Baca: 3 Serangan Teror Ini Diperintahkan Bachrun Naim Lewat Telegram
Sayangnya, sulit untuk mengidentifikasi siapa penyebar pesan tersebut karena pengguna Telegram tidak perlu memberikan data-data pribadi mereka. Keberadaan para penyebar informasi juga sulit dilacak karena pesannya terenskripsi dan bisa diatur agar hanya penerima yang memiliki kode tertentu untuk membuka pesan itu.
"Karena itu, banyak orang yang menggunakan media tersebut karena dia kan bebas. Susah diidentifikasi, dan menurut pantauan kami, mereka banyak menggunakan Telegram untuk chatting, komunikasi, semua dikasih di situ, karena tingkat pengamanannya sangat enak. Anda ngomong di sana tapi orang enggak tahu kalau itu Anda," tuturnya.
Baca: Konten Radikal, CEO Telegram Akui Lamban Penuhi Permintaan RI
Karena itu, BNPT mendukung penuh apa yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memutuskan memblokir layanan Telegram, karena identifikasi mereka mengarah pada aplikasi itu digunakan kaum radikal. "Saya pikir sudah benar Kemenkominfo menutup itu. Kalo enggak, dampaknya ke keamanan di seluruh Indonesia. Perwakilan Telegram aja belum ada di Indonesia, kalau nunggu, ya keburu runyam," kata Abdul Rachman.
DESTRIANITA
