DPR Mengklarifikasi Rencana Pensiun Dini Tito Karnavian

Senin, 17 Juli 2017 | 23:00 WIB
DPR Mengklarifikasi Rencana Pensiun Dini Tito Karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pemblokiran aplikasi Telegram oleh pemerintah sebagai respon lantaran pihaknya tidak diberi akses untuk memantau pergerakan terduga teroris yang menggunakan aplikasi tersebut. Jakarta, 17 Juli 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Pada rapat dengar pendapat antara Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, anggota  dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, mengklarifikasi kabar soal rencana pensiun dini orang nomor satu di kepolisian itu.

Menurut Adies, dia tergelitik, dengan beredarnya kabar tersebut. "Kami mohon penjelasan, ini (pensin dini) hoax atau beneran," kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2017.

Baca: Tito Karnavian Bantah Akan Terjun ke Politik, Ingin Pensiun Dini

Tito Karnavian menuturkan bahwa rencana pensiun dini itu pertama kali ditanyakan pada wawancara dengan pemimpin redaksi Kompas, Budiman Tanurejdo. Tito mengatakan bahwa memang ada keinginan pensiun dini untuk penyegaran organisasi serta kesehatan dirinya.

"Pekerjaan jadi Kapolri itu paling stressful di dunia. Polri itu lembaga kepolisian nomor dua terbesar di dunia setelah Cina. Cina itu negara sosialis, bisa (memerintah) dengan tangan besi. Karena kita sistemnya open democracy, keamanan banyak masalah. Tidak bagus untuk kesehatan saya," kata Tito.

Simak: Tito Karnavian: Pelaku Bom Panci Bandung Radikal karena Internet

Tito juga mengklarifikasi bahwa ia tidak tertarik masuk dunia politik jika benar-benar pensiun dini. Tito menjelaskan bahwa ingin terjun ke dunia pendidikan di Nanyang Technological University, Singapore.

"Tidak mungkin juga ke partai politik, apalagi mencalonkan jadi presiden. Mungkin saya ingin ke akademisi saja, di almamater saya di Singapura," kata Tito Karnavian.

PUTRI THALIAH | KSW

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan