Perpu Ormas, Ketua DPR Serahkan Evaluasi ke Semua Fraksi

Senin, 17 Juli 2017 | 04:01 WIB
Perpu Ormas, Ketua DPR Serahkan Evaluasi ke Semua Fraksi
Suasana Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, 30 Mei 2017. Rapat Paripurna ini membahas pandangan Fraksi atas materi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto segera menyerahkan telaah dan evaluasi dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah diterbitkan, termasuk Perpu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), ke semua fraksi.

"Nanti akan kita serahkan kepada fraksi-fraksi untuk bisa menelaah dan mengevaluasi," katanya setelah menghadiri peresmian Akademi Bela Negara dan kuliah umum oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Ahad, 16 Juli 2017

Baca:
HTI dan 16 Ormas Lainnya Besok Gugat Perpu Ormas ke MK
Kenapa HTI Tuding Perpu Ormas sebagai Akal-akalan Pemerintah?

Setya mengaku perpu tersebut sudah disampaikan dan disinggung Presiden ketika menyampaikan kuliah umum di pusat pendidikan dan pelatihan bela negara tersebut.

"Terkait dengan perpu tentang ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ini yang nanti kita lihat," katanya.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan, hingga saat ini, dirinya belum berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR. "Saya belum berkomunikasi dengan mereka (fraksi), nanti saya hubungi mereka dulu," ucap politikus yang akrab disapa Setnov itu.

Sebelumnya, pemerintah berharap Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dapat segera menjadi undang-undang. "Mengenai perpu, kan ada Perpu 1 dan Perpu 2, tentu pemerintah mengharapkan ini bisa segera diundangkan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Juli 2017.

ANTARA

Video Terkait:
Syafi'i Ma'arif: Pemerintah Harus Berani Menindak Ormas Anti-Pancasila







Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan