Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peradi Berharap Perpu Ormas Menyentuh FPI

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Pimpinan FPI, Rizieq Syihab, melakukan orasi dari atas mobil komando di hadapan pendukungnya di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, 23 Januari 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Pimpinan FPI, Rizieq Syihab, melakukan orasi dari atas mobil komando di hadapan pendukungnya di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, 23 Januari 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso mengusulkan Perpu Ormas yang nama lengkapnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan menyentuh keberadaan ormas Front Pembela Islam (FPI).

"Usul saya (salah satu ormas) yang dibubarkan FPI. Karena organisasi itu sudah banyak mempersekusi kelompok-kelompok minoritas," ujar Sugeng dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017. FPI dikenal sebagai ormas yang kerap turun ke jalan. Ormas yang dipimpin Rizieq Syihab ini juga diidentikkan dengan kekerasan, karena gemar melakukan razia di tempat hiburan.

Baca: Haris Azhar: Secara Hukum Perpu Ormas Ini Ngawur

Sugeng mendukung penerbitan Perpu Ormas sepanjang tidak digunakan kelompok intoleran untuk menekan pemerintah guna mendiskreditkan kelompok minoritas. "Jangan sampai pemerintah didesak kelompok intoleran untuk menekan kelompok minoritas. Padahal, kelompok intoleran itu sendiri yang menistakan agama," kata Sugeng.

Sugeng memandang penerbitan Perpu Ormas sudah memenuhi unsur mendesak, contohnya terkait dengan kebutuhan penyelesaian hukum terhadap kelompok intoleran. Jika menunggu revisi undang-undang lama, penyelesaiannya membutuhkan waktu lama. Adapun kelompok minoritas yang terintimidasi membutuhkan perlindungan secara cepat.

Di tempat terpisah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menegaskan menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut ada beberapa prinsip yang ditabrak dalam Perpu Ormas.

Baca: Urgensi Perpu Ormas Menurut Menteri Kominfo Rudiantara

"Yaitu dasar dari keluarnya Perpu bahwa negara dalam kondisi darurat yang dinyatakan oleh kepala negara dalam hal ini adalah Presiden. Jadi presiden harus umumkan dulu apakah negara dalam keadaan darurat atau tidak sekarang ini,” ujar Pigai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menegaskan menolak disahkannya Perpu Ormas. Menurut Kepala Pemantauan Impunitas Feri Kusuma, Perpu Ormas membatasi ruang gerak serta menghambat proses demokrasi. “Negara ini kalau tidak dikontrol oleh masyarakat lewat organisasi-organisasi masyarakatnya, akan sangat otoriter.”

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Perpu Ormas untuk penindakan cepat bagi organisasi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini tidak melanggar demokrasi. “Karena masih ada proses pengadilan karena kita negara hukum,” kata dia.

Baca: Pemerintah Berharap 2 Perpu 2017 Segera Menjadi UU

Menurut Rudiantara, dalam aturan lama proses pengadilan membubarkan ormas butuh waktu 5-6 bulan. Ini terlalu lama. Rudiantara mencontohkan kebijakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup situs radikal pembuat bom misalnya, tidak perlu birokrasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara, dipersilakan meminta staf Kemenkominfo langsung untuk mengeksekusi.

Perpu Ormas diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, setuju dengan isi Perpu Ormas tersebut. Namun ia mempertanyakan dasar pengeluaran aturannya. “Negara harus mendeklarasikan keadaan darurat dulu untuk mengeluarkan Perpu," kata Jimly.

Setidaknya, menurut Jimly, ada tiga kondisi negara dalam keadaan darurat, yaitu perang, militer, dan sipil. Perpu Ormas baru bisa memenuhi syarat jika ada deklarasi negara dalam kondisi darurat.

ANTARA | WULAN NOVA | ANWAR SISWADI

Iklan

FPI


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rizieq Shihab Sudah Menonton Film Dirty Vote, Sesalkan Tiga Pakar Hukum dan Sutradaranya Dipolisikan

43 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Rizieq Shihab Sudah Menonton Film Dirty Vote, Sesalkan Tiga Pakar Hukum dan Sutradaranya Dipolisikan

Mantan pemimpin FPI Rizieq Shihab menyesalkan pakar hukum tata negara yang menjelaskan kecuarangan pemilu di Dirty Vote dilaporkan ke polisi.


Rizieq Shihab Didatangi 4 Polisi dari Mabes Polri dan Polda Metro untuk Cooling System Jelang Pemilu

49 hari lalu

Rizieq Shihab berceramah dalam aksi Reuni 212 di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Jumat, 2 Desember 2022. Rizieq Shihab menghadiri Reuni 212 ini setelah sempat dipaksa hadir oleh panitia. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Rizieq Shihab Didatangi 4 Polisi dari Mabes Polri dan Polda Metro untuk Cooling System Jelang Pemilu

Rizieq Shihab mengatakan inilah untuk pertama kalinya ada polisi yang berani mendatangi dirinya usai insiden penembakan KM50.


Cerita Warga Depok Diduga Korban Rentenir, Pinjam Rp 20 Juta Jadi Setengah Miliar

15 Januari 2024

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Cerita Warga Depok Diduga Korban Rentenir, Pinjam Rp 20 Juta Jadi Setengah Miliar

Maksud hati hendak merahasiakan utangnya ke terduga rentenir dari keluarga karena malu, sekarang malah seluruh masyarakat sekitar tahu semua.


Istri Rizieq Shihab Meninggal, Pelayat Padati Rumah di Petamburan

16 Desember 2023

Suasana para pelayat di sekitar rumah Muhammad Rizieq Shihab, mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Paksi, Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023.  Istri Rizieq, Fadhlun binti Fadhil bin Yahya, berpulang hari ini setelah sempat dikabarkan sedang sakit. Tempo/M. Faiz Zaki
Istri Rizieq Shihab Meninggal, Pelayat Padati Rumah di Petamburan

Rumah pribadi Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terpantau dipadati oleh para pelayat pada Sabtu malam ini, 16 Desember 2023.


Istri Rizieq Shihab Meninggal, Ini Rencana Salat dan Pemakamannya

16 Desember 2023

Rizieq Shihab disambut oleh istri dan putri-putrinya setelah dinyatakan bebas bersyarat dan tiba di kediamannya di Petamburan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Isitmewa
Istri Rizieq Shihab Meninggal, Ini Rencana Salat dan Pemakamannya

Istri dari Muhammad Rizieq Shihab, Syarifah Fadhlun binti Fadhil bin Yahya, meninggal pada hari ini, Sabtu 16 Desember 2023.


Ini Peristiwa KM 50 yang Ditanyakan Anies Baswedan kepada Ganjar Saat Debat Capres

14 Desember 2023

Poster film dokumenter Kilometer 50.
Ini Peristiwa KM 50 yang Ditanyakan Anies Baswedan kepada Ganjar Saat Debat Capres

Salah satunya pertanyaan Anies Baswedan kepada Ganjar saat debat capres soal peristiwa KM 50. Tempo bikin film dokumenter Kilometer 50.


Sejumlah Kontroversi Ade Armando, Terbaru Singgung Politik Dinasti Yogyakarta

6 Desember 2023

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Sejumlah Kontroversi Ade Armando, Terbaru Singgung Politik Dinasti Yogyakarta

Ade Armando kembali memantik kontroversi, terakhir menyinggung politik dinasti di Yogyakarta yang langsung mendapat respons warga.


Reuni 212 Hari Ini: Kehadiran Rizieq Shihab dan Riwayat Demo dari 2016

2 Desember 2023

Seorang perempuan merekam Rizieq Shihab yang tengah berceramah dalam aksi Reuni 212 di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Jumat, 2 Desember 2022. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Reuni 212 Hari Ini: Kehadiran Rizieq Shihab dan Riwayat Demo dari 2016

Kondisi istrinya akan menentukan kehadiran Rizieq Shihab di lokasi Reuni 212 hari ini di Monas. Berikut peran dan pernyataannya dari tahun ke tahun.


FUB Depok Serukan Boikot Produk Israel, Demo McD Bareng FPI Minggu Depan

7 November 2023

Ilustrasi waralaba McDonalds  REUTERS/Yves Herman
FUB Depok Serukan Boikot Produk Israel, Demo McD Bareng FPI Minggu Depan

Serukan boikot produk Israel dan sekutunya, FUB Kota Depok ungkap rencana demo gabung FPI di depan McDonald's Margonda minggu depan.


Berkelakuan Baik, Munarman Eks FPI Hanya Dipenjara 2,5 Tahun

31 Oktober 2023

Munarman, eks petinggi Front Pembela Islam atau FPI itu kini bebas. Ia keluar dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat pada Senin pagi, 30 Oktober 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang
Berkelakuan Baik, Munarman Eks FPI Hanya Dipenjara 2,5 Tahun

Munarman divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dinyatakan terbukti melanggar UU Terorisme