TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kajian pemindahan ibu kota jalan terus meskipun belum ada kejelasan terkait dengan anggaran kajiannya. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan respons terhadap usulan tambahan anggaran Bappenas dalam RAPBN-P 2017.
"Kami sudah kirim surat ke Kemenkeu, nanti lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik jika ada tambahan anggaran," ujar Bambang saat ditemui di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 13 Juli 2017.
Baca: Alasan Jakarta Tak Lagi Layak Jadi Ibu Kota Negara
Kajian ini, menurut Bambang, diperlukan untuk mengambil keputusan. Jika ada reshuffle kabinet dan ada menteri baru, kata Bambang, usul penambahan anggaran akan tetap diajukan. "Enggak masalah, kan Presiden yang minta harus ada kajian yang komprehensif dan menugaskan ke Bappenas."
Sebelumnya, Bappenas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 26 miliar untuk kementeriannya. Bambang mengatakan anggaran Rp 7 miliar di antaranya untuk membuat kajian komprehensif mengenai pemindahan ibu kota.
Simak pula: Selain Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Siap Jadi Ibu Kota
Selain untuk membuat kajian terkait dengan pemindahan ibu kota, Bambang berujar, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Aplikasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) sebesar Rp 7 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diusulkan Bambang untuk memperbaiki fasilitas Krisna melalui peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp 5 miliar dan untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp 7 miliar. "Semua aspek dilihat sampai kota itu berdiri," katanya.
Alternatif lokasi pemindahan ibu kota antara lain Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kota ini dipilih sesuai dengan keinginan Presiden Sukarno. Di era Orde Baru, pemindahan ibu kota pernah direncanakan di Jonggol, Bogor, Jawa Barat, tapi tidak ada kelanjutannya hingga sekarang.
VINDRY FLORENTIN | EGI ADYATAMA
