Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPD: Pemerintah Harus Prioritaskan Program Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Daerah

image-gnews
DPD: Pemerintah Harus Prioritaskan Program Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Daerah
DPD: Pemerintah Harus Prioritaskan Program Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Daerah
Iklan

INFO NASIONAL - Dewan Perwakilan Daerah mengesahkan pertimbangan DPD terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) serta dana transfer ke daerah dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2018. Pertimbangan ini disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-7 yang dipimpin Ketua DPD Oesman Sapta didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, Kamis, 6 Juli 2017.

Oesman menjelaskan, penyusunan pertimbangan terhadap KEM PPKF mendesak untuk segera diputuskan mengingat dalam waktu dekat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memutuskan RUU APBN TA 2018. “Dalam memutuskan RUU APBN TA 2018, DPR perlu memperhatikan pertimbangan DPD. Karena itu, kami merespons cepat dengan menyelesaikan penyusunan pertimbangan untuk disahkan hari ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Oesman menegaskan DPD akan selalu memperkuat peran dan fungsinya dalam membangun daerah. “Kita patut bersyukur dengan anggaran yang ada sekarang tanpa ada pemotongan anggaran dari pemerintah. Itu menunjukkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada DPD untuk terus berkinerja sesuai dengan peran dan fungsinya membesarkan daerah,” ujarnya.

Dalam sidang, Ketua Komite IV Ajiep Padindang, yang membacakan pandangan DPD, mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam upaya menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perluasan kesempatan dan kemudahan usaha bagi masyarakat kelas bawah; akses perluasan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; meningkatkan infrastruktur daerah tertinggal yang dapat mendorong perkembangan ekonomi wilayah; serta melaksanakan proyek padat karya.

“Pemerintah perlu perhatian serius dalam meningkatkan ekonomi wilayah. Salah satunya dengan meningkatkan infrastruktur daerah tertinggal dan kemudahan serta perluasan akses pada pengembangan usaha kecil di daerah,” katanya.

Menurut data yang diterima, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 ditetapkan 5,4-5,6 persen. DPD memberikan pandangan akan terjadi kenaikan ekonomi di Indonesia sebesar 5,3 persen berdasarkan perbaikan ekonomi global, penguatan konsumsi, dan peningkatan investasi di masyarakat. Sedangkan untuk inflasi diperkirakan mencapai 4 persen dengan pertimbangan meningkatnya konsumsi dan harga komoditas. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Peran tim pengendali inflasi di daerah harus semakin diperkuat sehingga mampu mendukung kinerja pemerintah dalam mengendalikan inflasi,” tuturnya.

DPD juga menyoroti kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) agar memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Karena itu, diperlukan sekurang-kurangnya anggaran Rp 82,81 triliun untuk ADD.

“Pemerintah harus konsisten dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa dalam menentukan alokasi dana desa. Perlu formula yang tepat untuk aspek pemerataan keadilan. Selain itu, struktur dan format APBDesa perlu disederhanakan. Kebijakan dana insentif daerah 2018 berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah,” ujarnya.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono menambahkan, pertimbangan DPD terhadap KEM PPKF 2018 dibuat untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara, baik dari sisi kebijakan ekonomi makro maupun kebijakan fiskal, yang terkait dengan penerimaan negara, belanja negara, serta pembiayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

“Pertimbangan DPD ini dibuat agar penyusunan KEM PPKF 2018 menjadi lebih baik, realistis, serta sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” ucapnya.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

7 hari lalu

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.


Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

8 hari lalu

Petugas melakukan persiapan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. KPU telah menyerahkan bukti terkait sengketa Pemilu. TEMPO/Subekti.
Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.


Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

8 hari lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

Komedian Alfiansyah Komeng menjadi pemenang perolehan suara DPD daerah pemilihan Jawa Barat dengan mengumpulkan 5,3 juta suara lebih.


Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

8 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan surat suara DPD RI dengan salah satu calegnya komedian Alfiansyah alias Komeng di TPS 23 Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 14 Februari 2024. Caleg DPD Komeng dan artis Jihan Fahira meraih banyak suara di Jawa Barat karena menjadi salah satu tokoh yang wajahnya dikenal masyarakat. ANTARA/Dedhez Anggara
Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

Komedian Alfiansyah Komeng dipastikan lolos ke Senayan.a memperoleh 5.399.699 suara, dari 27 kabupaten/kota Se - Jawa Barat.


Empat Calon Anggota DPD Jawa Barat dengan Suara Terbanyak, Komeng Unggul Telak

10 hari lalu

Seorang jurnalis melihat perolehan suara komedian Komeng yang jadi calon anggota DPD RI di KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 15 Februari 2024. Komeng mendapat suara terbanyak di Jawa Barat sementara proses penghitungan suara presiden masih berlangsung dimana  pasangan calon nomor urut dua Prabowo-Gibran memimpin dengan perolehan diatas 50 persen.  TEMPO/Prima mulia
Empat Calon Anggota DPD Jawa Barat dengan Suara Terbanyak, Komeng Unggul Telak

Rapat pleno terbuka yang dipimpin Komisioner KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat mengesahkan hasil rekapitulasi calon anggota DPD.


35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

Sebanyak 35 provinsi serta kabupaten/kota sudah menyerahkan dukungannya kepada Airlangga Hartarto, untuk kemb


Mantan Pengurus Golkar Sebut Tak Semua DPD I dan DPD II Dukung Airlangga

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Mantan Pengurus Golkar Sebut Tak Semua DPD I dan DPD II Dukung Airlangga

Dia menyebut terdapat nama kader-kader Golkar lain selain Airlangga.


Di Tengah Kabar Jokowi Jadi Calon Ketum Golkar, Dukungan DPD dan MKGR ke Airlangga Menguat

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Di Tengah Kabar Jokowi Jadi Calon Ketum Golkar, Dukungan DPD dan MKGR ke Airlangga Menguat

DPD dan MKGR kompak mendukung Airlangga kembali menjadi Ketua Umum Golkar. Dukungan ini menguat usai Jokowi dikabarkan masuk bursa calon ketum Golkar.


Mendagri, DPR, dan DPD Kompak Bilang Gubernur DKJ Dipilih Langsung oleh Rakyat

15 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan naskah pendapat dan pandangan pemerintah kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas (kiri) dalam rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri, DPR, dan DPD Kompak Bilang Gubernur DKJ Dipilih Langsung oleh Rakyat

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ bukan ditunjuk oleh Presiden.


Ungkap Sempat Lapor ke Bawaslu Jatim, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo: Tak Ada Tindakan

15 hari lalu

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, melapor ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengenai dugaan kecurangan dalam penghitungan perolehan suara pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Ungkap Sempat Lapor ke Bawaslu Jatim, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo: Tak Ada Tindakan

Sempat melapor ke Bawaslu Jatim, eks Ketua KPK Agus Rahardjo akhirnya melapor ke Bawaslu RI soal dugaan kecurangan penghitungan suara DPD Jatim.