Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komentari Kasus Kaesang, Fahri Hamzah: Polisi Harus Hati-hati

image-gnews
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, angkat bicara terkait pelaporan anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, karena video blog (vlog) yang dianggap bernilai ujaran kebencian. Menurut dia, polisi harus bijak menyikapi pelaporan tersebut.

Kaesang sebagai putra presiden, kata dia, jangan sampai membuat dia secara khusus diincar kesalahannya. “Saya harap polisi arif dalam membaca dinamika dan kutub-kutub di dalam masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Baca: Kasus Kaesang Pangarep Tak Ditindaklanjuti, Ini Penjelasan Polri

Fahri menuturkan, meski anak presiden, Kaesang tetaplah warga negara biasa yang harus dihormati kebebasannya dalam berkreasi. "Saya sendiri senang dengan kreativitas anak presiden nge-vlog dan sebagainya," ucapnya.

Menurut dia, di era media sosial ini mudah sekali membuat aduan terhadap pihak lain. Apabila peristiwa di media sosial berujung dengan proses hukum, polisi harus melihatnya dengan bijaksana dan tetap berdasarkan keadilan.

“Karena itu polisi jangan bergerak berdasarkan politik. Polisi bisa menjadi penengah dan dasar dia bergerak itu bukan pertimbangan politik, tapi hukum,” ucapnya.

Baca: Makna Istilah Ndeso yang Disebut Kaesang Pangarep di Vlognya  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan agar polisi mendudukan semua pihak secara sama tanpa ada diskriminasi. "Polisi dalam hal ini harus hati-hati, jangan sampai rasa tidak adil melebar dan orang itu saling incar nanti," tuturnya.

Kaesang dilaporkan oleh seseorang bernama Muhammad Hidayat ke Kepolisian Resor Metro Bekasi atas dugaan penyebaran ujaran kebencian lewat vlog-nya berjudul Bapak Minta Proyek yang dimuat di situs YouTube pada Ahad lalu, 2 Juli 2017.

Terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang yang dilakukan Kaesang, Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan pihaknya tidak akan meneruskan penyidikan laporan kasus tersebut. "Aduh, itu mengada-ada saja," ujar Syafruddin, di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juli 2017.

Syafruddin mengatakan video vlog berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah Kaesang Pangarep itu tak memiliki kaitan dengan unsur penodaan agama seperti yang dilaporkan oleh Muhamad Hidayat.

AHMAD FAIZ | ADITYA BUDIMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

6 jam lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.


Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

1 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto
Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.


Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

4 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Megawati didampingi oleh kedua anaknya, Puan Maharani (kiri) dan Prananda Prabowo (kanan). TEMPO/Muhammad Hidayat
Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

Gerindra menilai komunikasi yang baik antara Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani di DPR dapat mempercepat rekonsiliasi kedua partai.


Kaesang Unggah Momen Lebaran Keluarga Jokowi dan Prabowo di Istana

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Unggah Momen Lebaran Keluarga Jokowi dan Prabowo di Istana

Dalam unggahan yang dibagikan di Instagram, Kaesang - putra bungsu Jokowi, membagikan foto bersama Istri Erina Gudono, Ibu Negara Iriana, Prabowo, dan Didit Hediprasetyo.


Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

8 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (kiri) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

PKS menyatakan pihaknya tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas.


Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

8 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari, ketika ditemui di kantor DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024. TEMPO/Defara
Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

Partai NasDem sejak awal siap mendukung diajukannya hak angket. Namun, NasDem menilai kunci pengajuan hak angket ada di fraksi PDIP.


DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

8 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Puan sempat mengatakan,
DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

PKB menunggu kawan untuk bisa memenuhi syarat pengajuan hak angket DPR terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Formappi Harap Pemilihan Ketua DPR Terapkan Aturan Lama

9 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan selamat kepada Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terpilih dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Formappi Harap Pemilihan Ketua DPR Terapkan Aturan Lama

Formappi usulkan penetapan Ketua DPR menggunakan ketentuan Undang-Undang MD3 lama. Berharap tidak ada revisi.


Mayoritas Fraksi di DPR Ogah Bahas Rencana Revisi UU MD3

9 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR saat mengikuti Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang RUU penyusunan perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mayoritas Fraksi di DPR Ogah Bahas Rencana Revisi UU MD3

Mayoritas Fraksi di DPR ingin mekanisme pemilihan Ketua DPR tetap mengikuti aturan lama UU MD3.