Minggu, 20 Agustus 2017

Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik Dipercepat

Selasa, 13 Juni 2017 | 18:11 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 1 November 2016. Rapat tersebut membahas soal perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW. ANTARA/Widodo S. Jusuf

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 1 November 2016. Rapat tersebut membahas soal perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW. ANTARA/Widodo S. Jusuf.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pembuatan peta geospasial tematik terkait Kebijakan Satu Peta (KSP) dipercepat penyelesaiannya.  Perintah Jokowi  itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) KSP di Istana Kepresidenan, Selasa 13 Juni 2017.

"Laporan yang saya terima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres KSP, baru 26 peta yang sudah lengkap infonya," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi baru ada 26 peta yang selesai karena peta lainnya masih dalam tahap kompilasi atau bahkan belum tersentuh. Rinciannya, sebanyak  57 peta masih dalam proses kompilasi info geospasial dan sebanyak 2 peta belum diolah.

Presiden Joko Widodo berharap kekurangan tersebut bisa segera diselesaikan. Menurutnya, kebijakan satu peta dengan skala 1: 50.000 ini penting karena akan mengurangi kerancuan informasi geospasial dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengurusan perizinan, maupun proyek strategis.

"Saya yakin Kebijakan Satu Peta akan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh indonesia," ujarnya.

Jokowi meminta Pulau Kalimantan sebagai pulau yang diprioritaskan kompilasi info geospasial tematiknya.

Kebijakan Satu Peta sudah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!" ujar Presiden Yudhoyono dalam Rapat Kabinet,  23 Desember 2010.


Perintah Yudhoyono itu muncul setelah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan yang berbeda.

Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto kemudian mengkoordinasikan antar kementrian dan lembaga untuk mewujudkan KSP.  

One Map Policy itu kemudian masuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).

Pada  2 Februari 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Peta tematik sumber daya alam darat yang tersedia antara lain geomorfologi, liputan lahan, lahan basah, kawasan konservasi, potensi kawasan lindung, ekosistim, lahan kritis, resiko bencana, dan neraca sumber daya lahan.

Lalu peta neraca sumber daya air, neraca sumber daya hutan, neraca sumber mineral, daerah aliran sungai dan integrasi neraca.

ISTMAN MP | UWD


Grafis

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Warga muslim di Asgardia tetap dapat melaksanakan ibadah salat di luar angkasa, bagaimana tata cara yang dianjurkan?