TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengatakan sudah memiliki program kerja yang akan dilakukan setelah pembentukan struktur organisasi selesai. Program pertama berkaitan dengan mata pelajaran tentang Pancasila.
"Kami perlu menjadikan Pancasila sebagai (materi) pelajaran lagi," ujar Yudi usai melapor ke Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jumat, 9 Juni 2017.
Baca: Yudi Latif: UKP PIP Tidak Ingin Berkantor di Istana Kepresidenan
Yudi menjelaskan, pengembalian mata pelajaran tentang Pancasila menjadi fokus utama. Ada beberapa hal yang menjadi alasan. Pertama, hal tersebut dianggap berumur panjang. Kedua, bisa langsung menyasar kalangan akar rumput dan usia dini.
Untuk mewujudkan itu, Yudi mengatakan, pihaknya akan mengajak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemeterian Riset dan Pendidikan Tinggi dalam merumuskannya. Ia pun berharap dengan begitu perumusan mata pelajaran bisa lebih cepat.
"Batas waktu kami sangat terbatas (hanya di masa kepemimpinan Presiden Jokowi), sehingga kami harus meninggalkan sesuatu dengan jejak panjang. Pendidikan jadi jalur masuk," ujarnya menegaskan.
Setelah mengembalikan mata pelajaran Pancasila, program UKP PIP berikutnya adalah menggalakkan jaringan kelompok-kelompok yang mewakili perhatian terhadap Pancasila. Jaringan itu kemudian akan dimanfaatkan untuk membuat kegiatan yang berkaitan dengan Pancasila. "Misalnya festival anak muda, film pendek tentang Pancasila, dan sebagainya. Ruang publik kita isi dengan kegiatan di bidang itu," ujar Yudi.
Baca: Yudi Latif Laporkan Komposisi Deputi UKP Pancasila ke Istana
Yudi Latif mengatakan target dari program-program tersebut adalah akar rumput dan usia dini, terutama generasi milenial yang dianggap tentan terpapar paham anti-Pancasila.
Seperti diberitakan sebelumnya, UKP PIP dibentuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merespon aksi-aksi organisasi kemasyarakatan radikal dan anti-Pancasila di Indonesia. Lewat UKP PIP, Jokowi berharap nilai-nilai Pancasila berada di dalam semua kebijakan pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia tak lagi rentan terpengaruhi paham-paham radikal.
ISTMAN M.P.
