TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk tahun depan, termasuk penanganan organisasi masyarakat anti Pancasila. Usulan itu ia sampaikan pada saat menggelar rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR hari ini, Kamis, 8 Juni 2017.
Adapun tambahan anggaran itu kata dia akan digunakan untuk membiayai sepuluh kegatan prioritas, salah satunya koordinasi penanganan ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar. Karena sebelumnya Presiden Joko Widodo akan mengambil tindakan tegas untuk organisasi massa yang anti Pancasila.
Baca : Ini Temuan Kemendagri Soal Strategi dan Metode HTI Tebar Pengaruh
“Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Wiranto saat menggelar rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 8 Juni 2017.
Adapun sembilan kegiatan prioritas lainnya antara lain koordinasi pemberantasan penyelundupan dengan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar, relokasi lapas Rp 6 miliar, kerukunan nasional Rp 7 miliar, dan koordinasi pembentukan pusat penanganan krisis nasional Rp 6,5 miliar.
Kemudian Menkopolhukam juga berencana untuk melakukan pemerataan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar, revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme Rp 6,5 miliar, dan koordinasi gerakan Indonesia tertib dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental senilai Rp 6 miliar.
Simak : Wiranto Buktikan ISIS Gagal Bangun Kekuatan di Poso
Selain itu pihaknya juga menganggarkan untuk satuan tugas (satgas) propaganda, agitasi, dan provokasi sebesar Rp 6 miliar, dan koordinasi revitalisasi dewan ketahanan nasional Rp 7,5 miliar.
Wiranto menambahkan, arah kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan pada 2018 nanti pihaknya akan mengikuti arahan bappenas. Salah satunya adalah membangun pertahanan di wilayah Indonesia di bagian terluar dan perbatasan.
Karena hal itu sesuai dengan program nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mensinkronisasikan wilayah perbatasan dengan pembangunan ekonomi yakni dengan membangun infrastruktur di wilayah pinggiran.
Baca juga : Cegah ISIS dari Marawi, TNI Tambah Pasukan ke Area Maluku Utara
Menurut dia, Indonesia mempunyai wilayah perbatasan terluar sepanjang 99 ribu kilometer, nomor dua setelah Kanada yakni 200 ribu kilometer. Namun bagian terluar Indonesia dapat dikatakan ‘telanjang’ karena tidak tercovernya beberapa masalah sosial seperti illegal logging, traficking, penyelundupan, dan lain-lain.
“Sehingga dengan adanya membangun dari pinggiran, di mana presiden membuka jalur telekomunikasi dan infrastruktur, maka kami mempunyai rencana untuk merelokasi satuan militer yang tadinya terpusat di Jawa, untuk memindah pasukan berangsur-angsur pasukan ke luar Jawa dan di sana kita akan membangun sentra ekonomi baru,” tutur Wiranto.
DESTRIANITA
