TEMPO.CO, Jakarta - Jokowi akan meluncurkan program reforma agraria dalam bentuk berbagi lahan untuk masyarakat. “Ini sedang kami siapkan untuk sehabis lebaran. Bahkan Presiden Jokowi juga akan ikut launching di pekan terakhir puasa," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution usai melapor ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis, 8 Juni 2017.
Darmin menjelaskan bahwa program berbagi lahan dengan masyarakat itu dalam rangka pemerataan ekonomi. Rencananya, hal itu akan dilakukan seusai Ramadan dalam bentuk reforma agraria dan perhutanan sosial.
Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan Terobosan Reforma Agraria
Perihal reforma agraria atau pemberian lahan kepada masyarakat, Darmin mengatakan ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Salah satunya, pemerintah akan mengupayakan pembagian lahan baru di luar Jawa seperti Bangka Belitung. Tujuannya, untuk sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di Jawa.
Selain pembagian lahan di luar Pulau Jawa, reforma agraria terbaru juga akan menerapkan sistem kluster seperti perumahan atau pondokan. Sebagai contoh, kata ia, dari 100 hektare lahan yang ada, 10 hektar bisa disiapkan untuk khusus ladang sayuran sementara sisianya dibagi untuk pertanian tanaman-tanaman komersial.
"Dan, tidak hanya dikembangkan sebagai pertanian, pasca panennya juga kami siapkan. Nanti ada lumbung berupa bangunan 15 x 15 meter, lantai ubin, bisa parkir kendaraan untuk angkut," ujarnya.
Darmin menambahkan bahwa bantuan-bantuan lain untuk menyokong reforma agraria juga terus digenjot. Selain mendorong KUR untuk pemegang lahan di atas 1 hektar, pemerintah juga akan mendorong off taker membantu distribusi hasil lahan reforma agraria.
"Kami akan minta pengusaha jadi off taker dan kami awasi supaya mereka gak jadi pemilik (hanya menjual)," ujar Darmin.
Ditanyai perihal keamanan dari reforma agraria, Darmin berkata bahwa sertifikat yang diberikan akan dikunci. Dengan begitu, masyarakat yang diberi lahan tidak tahu lahan mana yang akan mereka terima dan tak bisa dijual. "Ini lagi kami atur lagi agar penyalurannya benar," ujarnya.
Secara terpisah, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya memberikan keterangan soal perhutanan sosial. Ia mengatakan, setidaknya ada 15 lokasi untuk kebijakan perhutanan sosial di mana rakyat hanya dipinjamkan lahan untuk dimanfaatkan.
"Beberapa di antaranya adalah Gading, Lumbang, Watukumpul, Gongseng, Teluk Jambe, Pacet, Muara Gembong, Batu Licin, Tebing Siring, dan Teso Nilo," ujar Siti usai bertemu Jokowi. Luas untuk lahan di Jawa sendiri, kata Siti, bisa mencapai 90 hingga 110 ribu hektar.
ISTMAN MP
