Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Delapan Kementerian Sepakat Garap Program Desa Migran Produktif  

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri meresmikan pembangunan perumahan untuk tenaga kerja migran di Madiun. NOFIKA DIAN NUGROHO
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri meresmikan pembangunan perumahan untuk tenaga kerja migran di Madiun. NOFIKA DIAN NUGROHO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Delapan kementerian kabinet Presiden Joko Widodo sepakat bekerja sama dalam menggarap program Desa Migran Produktif (desmigratif) yang digagas oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri. Kerja sama itu disepakati melalui nota kesepahaman yang ditandatangani di Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 30 Mei 2017.

Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Baca:Lindungi TKI, Menaker Tambah Atase Tenaga Kerja di Luar Negeri

Menurut Hanif, desmigratif merupakan terobosan kementeriannya dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, calon TKI (CTKI), serta keluarga TKI. Terobosan ini mulai dilakukan di desa yang menjadi kantong-kantong TKI.

"Pembentukan desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian negara meningkatkan pelayanan perlindungan kepada TKI, CTKI, dan anggota keluarganya," katanya.

Hanif menjelaskan, ruang lingkup kerja sama antarkementerian ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, serta pengembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Selain itu, kata Hanif, pembentukan dan pengembangan usaha melalui badan usaha milik desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, dan integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga.

Kerja sama lainnya, Hanif menambahkan, mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi calon TKI, TKI purnawirawan beserta anggota keluarganya, fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan, pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, juga pembinaan CTKI dan TKI purnawirawan serta keluarga TKI sebagai pemandu wisata.

Pada tahap pertama, Hanif menjelaskan, pihaknya akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai percontohan dalam jangka waktu tiga tahun. "Saya berharap, nota kesepahaman ini dapat mendorong efektivitas program desmigratif melalui program setiap kementerian yang terkait," ujarnya.

Penunjukan desa desmigratif, kata Hanif, adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan, dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebab, TKI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif. “Namun lebih berperilaku konsumtif,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hanif, perilaku itu mendorong mereka kembali bekerja ke luar negeri. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji TKI tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif. Hanif berharap dengan adanya program ini, TKI mampu membangun usaha secara mandiri dan produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Puspayoga mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya akan mendorong usaha dari hasil kerja TKI asal desmigratif.

Dengan adanya entitas bisnis yang lebih kuat dan sistem yang mendukung, usaha-usaha mandiri yang dibangun akan memiliki nilai tambah lebih besar dan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami di sini untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah agar memiliki orientasi yang lebih panjang dan kuat," ujar Puspayoga.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan program ini diharapkan dapat menekan angka TKI non-prosedural. "Ini baik sekali karena kita bisa melibat mereka bekerja membawa nama bangsa ke luar negeri, tapi mereka juga perlu mendapat kebaikan dari bangsa sendiri," ucapnya.

Program desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dengan proyek percontohan desmigratif di dua lokasi, yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Baca juga: Kementerian Luar Negeri Selesaikan Tagihan TKI Rp 284 Miliar

Pada 2017, rencananya akan dibentuk 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada 2018, akan dibentuk 130 desa dan 150 desa pada 2019.

MAYA AYU PUSPITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata dan juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker, I Nyoman Darmanta, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka Reyna Usman dan I Nyomaan Darmanta dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu


Jelang Debat Cawapres, Ganjar-Mahfud Usung Pangan Lokal dan Desa Mandiri Pangan

19 Januari 2024

Gaya Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jelang Debat Cawapres, Ganjar-Mahfud Usung Pangan Lokal dan Desa Mandiri Pangan

Mahfud akan mengusung visi-misi pangan lokal dan desa mandiri pangan dalam debat cawapres kedua.


Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

6 September 2023

Aset Cak Imin didominasi oleh lima bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas berkisar 300 sampai 1.070 meter persegi.  Dok.TEMPO
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.


Catatan Eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo: Bangun 2.000 Desa Mandiri Energi, Soal Wadas, Gagal Piala Dunia U-20

5 September 2023

Gubernur Jawa Tengah sekaligus kandidat capres Ganjar Pranowo usai mengisi materi dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru 2023 Universitas Pancasila di Kampus Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Senin, 28 Agustus 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Catatan Eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo: Bangun 2.000 Desa Mandiri Energi, Soal Wadas, Gagal Piala Dunia U-20

Berikut beberapa catatan prestasi dan kontroversi Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bangun 2.000 desa mandiri hingga gagal Piala Dunia U20.


Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7 Juni 2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan nanti hanya akan diisi oleh tenaga terampil


Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

16 April 2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

Kondisi perekonomian sudah jauh lebih baik dibandingkan dua tahun lalu.


Pondok Udik Masuk 10 Besar IDM Tertinggi, Bupati Bogor Ade Yasin Bangga

6 September 2021

Ade Yasin. ANTARA
Pondok Udik Masuk 10 Besar IDM Tertinggi, Bupati Bogor Ade Yasin Bangga

Menurut Bupati Bogor Ade Yasin, program Samisade bertujuan untuk menstimulasi pembangunan infrastruktur desa.


Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS

3 Mei 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau Kelompok Wirausaha Baru Ecoprint Sekar Langit Bajong di Purbalingga yang menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS).


Krisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker

4 November 2019

Krisdayanti mengunggah penampilannya untuk pelantikan presiden 2019. Instagram/@krisdayantilemos
Krisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker

Krisdayanti menghadiri rapat perdana di DPR bersama Menteri Tenaga Kerja.


Hanif Dhakiri Ungkap Penyebab Perempuan Memilih Tak Bekerja

23 September 2019

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, dalam diskusi acara Ulang Tahun ke -15 Prakarsa yang bertemakan
Hanif Dhakiri Ungkap Penyebab Perempuan Memilih Tak Bekerja

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia masih rendah.