TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah akan mengundang penasihat dari sejumlah negara untuk menyusun kurikulum Universitas Islam Internasional Indonesia. Pendirian universitas ini terus diupayakan dan ditargetkan akan mulai dibangun pada tahun depan.
"Konsep kurikulum sedang dibuat. Kami akan mengundang international adviser, para ahli-ahli, guru besar di dunia, untuk memberikan saran apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang ini," kata JK, di Kantor wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 26 Mei 2017.
Baca juga:
Pemerintah Dirikan Universitas Islam Internasional di Depok
JK menyebut ahli dari sejumlah negara yang rencananya akan dilibatkan dalam menyusun kurikulum. Mereka diantaranya berasal dari Mesir, Inggris, Amerika, Kanada, Arab Saudi. Pendirian universitas ini dimaksudkan agar Indonesia memiliki pusat kajian keislaman bertaraf dunia.
Silakan baca juga:
Wapres JK Bicara Islam Moderat di Oxford University
Rapat persiapan pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia yang berlangsung pada Jumat, 26 Mei 2017, dipimpin Kalla di Kantor Wapres. Rapat dihadiri antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat.
Lukman Hakim mengatakan ada tiga persiapan yang dilakukan dalam pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Pertama adalah soal keberadaan lahan dan persiapan mewujudkan bangunan fisik. Kedua, persiapan berbagai hal yang terkait akademik, misalnya soal kurikulum, jumlah fakultas, kualifikasi mahasiswa, serta kualifikasi guru-guru besar yang mengajar. Ketiga, pembahasan dari sisi regulasi. "Tiga besar inilah yang sedang ami terus kerjakan agar bisa tuntas," kata Lukman.
Baca pula:
Melawat ke Inggris, JK Pidato di Oxford Soal Islam di Indonesia
Dalam rapat sebelumnya, lokasi kampus diperkirakan berada di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun, lokasi tepatnya masih dirahasiakan untuk menghindari spekulan tanah. Lukman mengatakan tahun ini masterplan pembangunan kampus diharapkan rampung. "Sehingga setidaknya tahun depan bisa dimulai diawali dengan pembangunan ruang prioritas, seperti ruang kuliah dan asrama," kata Lukman.
Selain menggunakan dana APBN, pembangunan kampus juga akan berasal dari berbagai sumbangan dari dunia internasional. Menurut Lukman, banyak negara lain ingin berkontribusi dalam pembangunan kampus ini karena mereka punya kepentingan yang sama.
Bagaimana pun juga, kata Lukman, dalam era global ini, paham Islam moderat sangat dibutuhkan. Karena itu, banyak negara dan lembaga internasional sangat berharap Indonesia agar betul betul mengembangkan ini. "Artinya, dari sisi dana kami yakin banyak dana internasional," kata Lukman.
JK menegaskan dan menjamin, tidak akan ada paham radikal yang akan berkembang di universitas tersebut. Sebab, salah satu tujuan pendirian universitas ini adalah untuk mengedepankan pandangan Islam moderat. "Pastilah (tidak akan ada unsur radikal). Itu kan dibentuk untuk itu. Untuk kita tetap Islam yang moderat, wasathiyah, jalan tengah, tapi dibutuhkan ilmu yang lebih tinggi," kata Kalla.
AMIRULLAH SUHADA
