Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Maarif Institute: Sekolah Selama Ini Permisif Ideologi Berbahaya

image-gnews
TEMPO/Machfoed Gembong
TEMPO/Machfoed Gembong
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maaruf Institute menggandeng sekolah menengah atas untuk mencegah terjadinya radikalisme. Direktur Eksekutif Maaruf Institute Abdullah Darraz menyatakan lembaga sekolah dalam beberapa tahun belakang ini rawan dimasuki oleh ideologi luar yang berbahaya.

"Sekolah selama ini permisif terhadap ideologi luar yang berbahaya," kata Darraz di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2017. Salah satu ideologi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, ucapnya, ialah ajakan mendirikan negara khilafah. Darraz bahkan melihat tidak sedikit para pengajar yang sudah terinfiltrasi dengan pemahaman itu. (Baca: ITB Larang Aktivitas Ormas di Kampus, Termasuk HTI)

Keterlibatan sekolah khususnya pelajar di sekolah menengah atas, menurut Darraz mempunyai posisi yang strategis untuk mengajak kembali kepada paham Pancasila dan kebinekaan. Maarif Institute sudah melakukan riset pada 2011 mengenai potensi paham radikalisme di Indonesia.

Hasilnya, Darraz menyatakan potensi radikalisme yang masuk melalui sekolah cukup kuat. "(Pahamnya) masuk ke guru, kegiatan ekstrakulikuler, dan kebijakan sekolah yang lemah," ucapnya.  (Baca: Yenny Wahid: 11 Juta Warga Siap Lakukan Tindakan Radikal)

Oleh sebab itu, untuk tahap pertama Maarif bekerja sama dengan 22 sekolah menengah atas untuk menelurkan kebijakan yang akan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Ada 22 sekolah tingkat atas yang ikut terlibat dalam workshop penguatan institusi sekolah. Ke-22 sekolah itu berasal dari tujuh kota/kabupaten yang tersebar di enam provinsi. "Sekolah-sekolah ini punya komitmen terhadap kebinekaan," kata Darraz.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Sekolah SMAN 3 Makassar Mirdan Miding menambahkan implementasi yang akan dilakukan ialah  mengadakan dialog siswa dengan tokoh-tokoh agama. Selain itu, di setiap mata pelajaran nantinya siswa akan menerima materi tentang nasionalisme atau kebinekaan selama 10 menit.

Mirdan menegaskan materi tentang nasionalisme penting diberikan kepada para siswa sebab dari 16 mata pelajaran yang berbicara soal kebangsaan hanya satu persen. "Kami ingin semua mata pelajaran terintegrasi tentang nasionalisme supaya anak-anak ingat," ucapnya. (Baca: Menristek: Dosen dan Mahasiswa Terlibat Radikalisme Kena Sanksi)

ADITYA BUDIMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dan Pangeran Khairul Saleh (kedua kanan) usai menyerahkan draf RKUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.


19 Persen PNS Anti Pancasila, Menpan RB Klaim Punya Data Sendiri

21 November 2018

Sejumlah peserta tes menyimak penjelasan panitia tentang tertundanya Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di GOR Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat , 26 Oktober 2018. ANTARA
19 Persen PNS Anti Pancasila, Menpan RB Klaim Punya Data Sendiri

Menpan RB akan mengevaluasi data 19 persen PNS anti Pancasila.


Wiranto Minta Eks HTI Patuhi Surat Keputusan Bersama

8 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo  (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO
Wiranto Minta Eks HTI Patuhi Surat Keputusan Bersama

Menkopolhukam Wiranto meminta para bekas pengurus dan anggota HTI untuk mematuhi pernyataan bersama lewat SKB yang akan dikeluarkan tiga kementerian.


Dirjen Kebudayaan: Sekolah Jaga Anak dari Doktrin Anti-Pancasila  

6 Agustus 2017

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid. TEMPO/Aditia Noviansyah
Dirjen Kebudayaan: Sekolah Jaga Anak dari Doktrin Anti-Pancasila  

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyatakan, sekolah akan menjaga anak dari doktrin anti-Pancasila.


Wiranto Klaim SKB Pembinaan Eks HTI Demi Hindari Persekusi

3 Agustus 2017

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan jajarannya mengumumkan penerbitan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas, di Ruang Parikesit Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 12 Juli 2017. Tempo/Yohanes Paskalis
Wiranto Klaim SKB Pembinaan Eks HTI Demi Hindari Persekusi

Menkopolhukam Wiranto mengatakan penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang Peringatan dan Pembinaan Mantan Anggota HTI buat menghindari persekusi.


Orasi Agus Yudhoyono: Islam dan Pancasila Jangan Dibenturkan

29 Juli 2017

Agus Harimurti Yudhoyono saat menyampaikan orasi kebudayaannya dalam acara Malam Budaya Manusia Bintang 2017 di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta, 29 Juli 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Orasi Agus Yudhoyono: Islam dan Pancasila Jangan Dibenturkan

Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan Islam dan Pancasila jangan dibenturkan.


PNS Yogya Terlibat HTI, Sultan Minta Daftar Nama

27 Juli 2017

Sri Sultan Hamengku Bawono menyampaikan pidato pada acara peringatan Jumenengan Dalem di Pagelaran, Keraton Yogyakarta, 18 Mei 2015. Sri Sultan HB X dinobatkan sebagai Raja Mataram Islam sejak 7 Maret 1989. TEMPO/Pius Erlangga.
PNS Yogya Terlibat HTI, Sultan Minta Daftar Nama

Sultan menduga kasus PNS yang terlibat HTI ini mirip dengan kasus ormas Gafatar yang sempat heboh beberapa waktu lalu.


UGM Akan Minta Klarifikasi Dosen yang Terindikasi Terlibat HTI

27 Juli 2017

Panut Mulyono terpilih sebagai Rektor UGM, Senin, 17 April 2017. (ugm.ac.id)
UGM Akan Minta Klarifikasi Dosen yang Terindikasi Terlibat HTI

Panut Mulyono memastikan UGM akan meminta klarifikasi dosen yang diduga terkait dengan HTI lewat kepala unit atau dekan.


Soal Dosen Terlibat HTI, ITS Akan Ikuti Arahan Kemenristekdikti  

26 Juli 2017

Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni (LP2KHA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menggelar sebuah diskusi yang membahas tentang rahasia sukses PKM untuk lolos hingga ke Pimnas.(Komunika Online)
Soal Dosen Terlibat HTI, ITS Akan Ikuti Arahan Kemenristekdikti  

Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya menyatakan akan mengikuti arahan dari Kemenristekdikti soal dosen yang terafiliasi HTI.


Hari Ini Para Rektor Dikumpulkan, Dosen Terlibat HTI Diumumkan?

26 Juli 2017

Illustrasi demonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). ANTARA/Agus Bebeng
Hari Ini Para Rektor Dikumpulkan, Dosen Terlibat HTI Diumumkan?

Kemenristekdikti akan memanfaatkan pertemuan rektor perguruan tinggi se-Indonesia hari ini buka-bukaan dosen yang menjadi anggota atau simpatisan HTI.