INFO NASIONAL - Mengamati kondisi yang berkembang, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta menyadari posisi pesantren sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan radikalisme dan transideologi di Indonesia. “Kita semua merasakan radikalisme dan transideologi semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Yang paling merisaukan, penganutnya adalah anak-anak muda yang terdidik. Mereka menjadi simpatisan, bahkan pengikut setia gerakan radikalisme,” ucapnya.
Hal itu diungkapkan senator asal Kalimantan Barat ini saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) bertema "Menggairahkan Semangat Bela Negara" di Asrama Haji, Jalan Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Jumat, 19 Mei 2017. Oesman didampingi Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Zaini Ahmad, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pasuruan, Jawa Timur.
“Banyak masalah dihadapi masyarakat daerah, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan keamanan, yang mendorong kita untuk bergandengan tangan. Karena itu, sejak awal, saya mendukung berdirinya Ikatan Pesantren Indonesia karena saya sangat menyadari posisi pesantren sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan yang dihadapi,” ujarnya
Menurut Oesman, sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan di daerah, DPD dibentuk sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional. “Jadi kami di DPD tidak lepas dari upaya memajukan daerah. Niat dan tujuan yang sama, yaitu memajukan masyarakat, khususnya di daerah,” katanya.
Selain radikalisme dan transideologi, Oesman mencatat beberapa tantangan saat ini dan ke depan. Tantangan pertama, pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat. Untuk memperkuat ekonomi umat, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi pesantren. “Di samping dibekali ilmu pengetahuan agama, para santri juga dibekali kemampuan mengakses ekonomi. Karena itu, sangat relevan jika forum silaturahmi Rakernas IPI bertema ‘Ekonomi Santri Indonesia Menuju Era Digital’,” ucapnya.
Tantangan selanjutnya adalah masalah nasionalisme. “Indonesia menghadapi globalisasi yang menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh ideologi selain Pancasila. IPI bisa ambil bagian meningkatkan nasionalisme yang berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tuturnya. (*)
