Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Marahi Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK  

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak puas dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Menurut Jokowi, masih banyak kementerian dan lembaga negara yang menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) serta tidak memberikan pendapat (disclaimer).

"Jangankan disclaimer, WDP aja enggak boleh. Itu uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan. Saya mau ke depannya WTP itu jadi kebiasaan," ujar Jokowi dalam pembacaan LKPP di Istana Bogor, Selasa, 23 Mei 2017.

Baca juga: BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2016, total ada delapan kementerian dan lembaga yang menerima opini WDP. Adapun kedelapan kementerian atau lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. 

Sementara itu, kementerian dan lembaga yang menerima status disclaimer ada enam. Mereka adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, serta Badan Ekonomi Kreatif. 

Jokowi mengatakan jumlah penerima opini WDP ataupun disclaimer tersebut sudah lebih sedikit dibanding 2015, di mana ada 26 penerima WDP dan empat penerima disclaimer. Namun, menurut dia, tetap saja jumlahnya terasa besar.

Simak pula: BPK Minta Pemerintah Jangan Cepat Puas dengan Hasil Audit LKPP

Apalagi, kata Jokowi, sejumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan WDP atau disclaimer tersebut adalah nama-nama lama. Menurut dia, dengan buruknya opini mereka di LHP LKPP 2015, seharusnya kementerian dan lembaga terkait sudah berbenah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"TVRI, misalnya, ini kok bolak-balik disclaimer. Sudah bertahun-tahun," ujar Jokowi dengan nada kecewa.

Agar "capaian" tersebut tidak terulang di LHP LKPP 2017, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait segera membentuk satgas. Tujuannya untuk melakukan evaluasi internal atas buruknya opini yang mereka terima.

"Yang disclaimer, bikin task force khusus agar bisa langsung loncat ke WTP pada laporan yang baru," ujar Jokowi. Dalam LHP LKPP 2016, salah satu kementerian yang berhasil loncat dari status disclaimer ke WTP adalah Kementerian Sosial.

Baca juga: Dapat Status Disclaimer dari BPK, Komnas HAM Mendatangi KPK

Pantauan Tempo di lokasi, Jokowi menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaannya dengan jelas. Selain dua kali menampilkan nama-nama kementerian dan lembaga yang mendapat status disclaimer ke para peserta acara, Jokowi meminta menteri-menteri terkait menunjukkan diri ke hadirin. Hal itu pun ia sampaikan dengan nada keras dan muka kesal.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya, langsung angkat tangan begitu Jokowi menyebut kembali nama-nama kementerian dan lembaga yang berstatus disclaimer. Sementara itu, Menteri Pemuda Imam Nahrawi berdiri kala nama lembaganya disebut dan langsung menundukkan kepala sebagai permintaan maaf.

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

9 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


BSD Menjadi PSN Butuh Biaya Rp 18,54 Triliun, Ini Konsep Pengembangannya

3 hari lalu

Ilustrasi seorang pekerja menyusun kawat dalam pembangunan di Kawasan BSD City, Serpong, Tangerang. TEMPO/Amston Probel
BSD Menjadi PSN Butuh Biaya Rp 18,54 Triliun, Ini Konsep Pengembangannya

Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN). Membutuhkan investasi Rp 18,54 triliun. Untuk apa saja?


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Dagang Sapi Politik Indonesia

4 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.


Mungkinkah Minyak Makan Merah Beri Ancaman Deforestasi Baru? Peneliti BRIN: Belum Tentu Semua Suka

6 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024.  Foto: BPMI Setpres/Kris
Mungkinkah Minyak Makan Merah Beri Ancaman Deforestasi Baru? Peneliti BRIN: Belum Tentu Semua Suka

Minyak makan merah lebih murah dan bernutrisi. Pabrik pertama telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Deli Serdang, 14 Maret 2024.


Polri Kirim Tim Kemanusiaan untuk Bantu Korban Banjir Demak

6 hari lalu

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, nspektur Jenderal Polisi, Dedi Prasetyo melepas keberangkatan tim kemanusiaan ke lokasi banjir Demak. Foto:  Dok. Polri
Polri Kirim Tim Kemanusiaan untuk Bantu Korban Banjir Demak

Jumlah pengungsi banjir Demak mencapai 24.436 orang.Polri menurunkan 110 personil untuk membantu korban dan pengungsi.


Soal Jersey Timnas Indonesia Keluaran Erspo, Presiden Jokowi Hanya Senyum dan Kasih Jempol

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menyaksikan kemenangan perdana Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua Grup F setelah mengalahkan Timnas Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Kamis (21/3/2024). (ANTARA/Andi Firdaus).
Soal Jersey Timnas Indonesia Keluaran Erspo, Presiden Jokowi Hanya Senyum dan Kasih Jempol

Presiden Jokowi hanya tersenyum seraya mengacungkan jempol sebagai komentar atas desain seragam terbaru Timnas Indonesia yang dirilis pada Maret 2024.


Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

7 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

Sama meneliti puluhan tahun lalu, Malaysia telah lebih dulu manfaatkan Minyak Makan Merah. Indonesia masih harus lalui adaptasi warna dan aroma.