TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo mengatakan pembahasan revisi terbatas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) memasuki tahap lobi. Ia menyebut terdapat lobi-lobi untuk menambah sejumlah kursi pimpinan lembaga.
"Tidak hanya lobi anggota, ini sudah lobi tingkat tinggi, lobi politik antara pimpinan partai dan pimpinan fraksi sudah dilakukan," kata Firman yang juga politikus Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 Mei 2017.
Baca juga:
Usulan Perubahan UU MD3 Masuk Paripurna DPR
Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama
Ia menyebutnya adanya sejumlah penambahan kursi pimpinan. Beberapa di antaranya, jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi. "Itu yang terakhir, tapi kami enggak tahu apakah nanti ada dinamika baru," kata dia.
Meskipun begitu, Firman mengatakan pembahasan masih dinamis. Ia tak menyebut secara spesifik penambahan sejumlah kursi untuk mewadahi kepentingan beberapa fraksi. "Tapi kami akan bikin regulasinya saja. Masalah itu (kursi fraksi) kan ada mekanismenya," kata Firman.
Wakil Badan Legislatif dari Partai Amanat Nasional, Totok Daryanto, menambahkan pembahasan revisi UU MD3 menitikberatkan kompromi politik. "Namanya politik harus ada kompromi, kalah tidak, tidak selesai," kata dia.
Baca pula:
Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU MD3 Dibahas di Panja
Baleg Ubah Enam Pasal UU MD3, PDIP Dapat Kursi Pimpinan DPR
Terkait jumlah penambahan kursi pimpinan, Totok mengaku tak memahami. "Pada dasarnya PAN akan bersama dengan seluruh fraksi menyepakati apa yang mereka mau," kata Totok.
Ia menjelaskan berlarut-larutnya pembahasan yang tak menemui kata sepakat. Berawal dari usulan PDI Perjuangan yang mengusulkan tambahan satu kursi di DPR dan MPR, usulan tambahan kemudian muncul dari fraksi lain. "Sejak awal tak masalah," kata dia.
ARKHELAUS W
